![]() |
| Eks Kapolri Listyo Sigit Prabowo. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta – Perkembangan isu dugaan penyadapan terhadap sejumlah petinggi negara menjadi perhatian publik. Informasi yang beredar tidak hanya menyeret sejumlah nama perwira tinggi dan menengah Kepolisian Republik Indonesia (Polri), tetapi juga memunculkan kabar mengenai kemungkinan keterlibatan personel yang bertugas sebagai penyidik aktif di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Isu tersebut berkembang setelah beredarnya informasi mengenai pemeriksaan sejumlah perwira Polri yang diduga berkaitan dengan aktivitas penyadapan terhadap lingkungan Istana Kepresidenan. Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya disebut-sebut sebagai pihak yang menjadi sasaran dugaan penyadapan tersebut.
Namun, hingga Selasa (3/11/2026), belum terdapat pengumuman resmi dari Mabes Polri yang membenarkan seluruh informasi tersebut, termasuk kabar penetapan sejumlah perwira sebagai tersangka.
Nama Sejumlah Perwira Polri Ikut Terseret
Informasi mengenai dugaan penyadapan ini semakin ramai setelah sejumlah media dan akun media sosial memberitakan kabar pemeriksaan beberapa pejabat kepolisian.
Nama Listyo Sigit Prabowo, Slamet Uliandi, Nunung Syaifuddin, Eko Hadi Santoso, dan Ahrie Sonta turut disebut dalam informasi yang beredar.
Selain itu, seorang perwira menengah berpangkat Komisaris Besar (Kombes) berinisial FR serta sejumlah anggota kepolisian juga dikaitkan dengan perkara tersebut.
Sumber Afu.id sebelumnya mengklaim bahwa beberapa nama telah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, klaim tersebut belum memperoleh konfirmasi resmi dari kepolisian.
Pemberitaan sejumlah media pada Selasa (3/11/2026) juga menunjukkan bahwa informasi mengenai pengamanan dan pemeriksaan para perwira masih belum memiliki kejelasan menyeluruh.
Mabes Polri Masih Mengecek Informasi
Menanggapi kabar yang berkembang, Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir menyatakan bahwa pihaknya masih melakukan pengecekan.
Saat dikonfirmasi awak media di Mabes Polri, Johnny memberikan jawaban singkat.
"Nanti kami cek," ujarnya.
Pernyataan tersebut belum menjelaskan secara terperinci apakah benar terdapat sejumlah perwira yang diamankan, siapa saja yang menjalani pemeriksaan, maupun apakah dugaan penyadapan terhadap lingkungan Istana menjadi bagian dari proses tersebut.
Polri juga belum mengumumkan konstruksi perkara, alat bukti, ataupun identitas resmi pihak-pihak yang diduga terlibat.
Karena itu, informasi mengenai status tersangka dan penahanan sejumlah nama yang beredar di ruang publik masih perlu menunggu penjelasan resmi dari institusi kepolisian.
Kabar Keterlibatan Penyidik Aktif KPK Muncul
Perkembangan lain yang turut menjadi perhatian adalah munculnya informasi mengenai dugaan keterlibatan sejumlah anggota kepolisian yang saat ini bertugas sebagai penyidik aktif di KPK.
Jika informasi tersebut benar, persoalan ini berpotensi memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme pengawasan internal, penugasan personel Polri di lembaga antirasuah, serta koordinasi antarlembaga penegak hukum.
Namun, sampai berita ini disusun, belum ada keterangan resmi dari KPK yang membenarkan adanya penyidik aktif lembaga tersebut terlibat dalam dugaan penyadapan.
Identitas maupun jumlah personel KPK yang disebut dalam informasi tersebut juga belum dapat dipastikan.
Oleh sebab itu, kabar mengenai keterlibatan penyidik KPK perlu ditempatkan sebagai informasi yang masih memerlukan verifikasi, bukan sebagai fakta hukum yang telah terbukti.
Dugaan Penyadapan terhadap Presiden Prabowo dan Teddy Indra Wijaya
Isu yang berkembang menyebut aktivitas penyadapan diduga dilakukan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan pemerintahan, termasuk Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Salah satu informasi yang beredar mengaitkan dugaan aktivitas tersebut dengan sebuah rumah di kawasan Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.
Selain itu, beredar tangkapan layar percakapan grup WhatsApp yang diklaim berasal dari lingkungan internal kepolisian. Pesan tersebut memuat informasi mengenai sejumlah perwira yang disebut telah diamankan dan menjalani pemeriksaan.
Meski demikian, tangkapan layar maupun pesan berantai tidak dapat dijadikan satu-satunya dasar untuk memastikan adanya tindak pidana, penangkapan, atau penetapan tersangka.
Diperlukan keterangan resmi dan bukti yang dapat dipertanggungjawabkan untuk menjelaskan kronologi serta pihak-pihak yang benar-benar terkait dengan perkara tersebut.
Publik Menunggu Kejelasan dari Polri dan KPK
Perkembangan isu dugaan penyadapan ini menjadi perhatian karena menyangkut keamanan pejabat negara sekaligus kredibilitas institusi penegak hukum.
Kejelasan mengenai apakah benar terjadi penyadapan, siapa pihak yang melakukan pemeriksaan, serta bagaimana status hukum orang-orang yang namanya beredar menjadi informasi yang ditunggu masyarakat.
Di sisi lain, apabila terdapat personel kepolisian yang bertugas sebagai penyidik di KPK dan namanya dikaitkan dengan perkara tersebut, klarifikasi dari kedua institusi juga diperlukan agar tidak menimbulkan spekulasi berkepanjangan.
Hingga berita ini diterbitkan, Mabes Polri belum menyampaikan pengumuman resmi yang mengonfirmasi seluruh nama tersangka sebagaimana beredar dalam informasi sebelumnya. Keterangan mengenai dugaan keterlibatan penyidik aktif KPK juga masih belum tersedia.
Masyarakat diharapkan tetap mengedepankan informasi terverifikasi dan tidak terburu-buru menyimpulkan keterlibatan pihak tertentu sebelum proses pemeriksaan serta penjelasan resmi disampaikan oleh pihak berwenang.
