 |
| Dedi Iskandar Batubara menyoroti ketimpangan pendidikan Jawa dan luar Jawa. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta – Persoalan ketimpangan akses pendidikan antara wilayah Jawa dan luar Jawa menjadi perhatian Ketua Kelompok DPD RI di MPR RI, Dr. Dedi Iskandar Batubara. Ia menilai pemerataan infrastruktur dan sumber daya manusia pendidikan harus menjadi prioritas pemerintah dalam mewujudkan pendidikan gratis di Indonesia.
Menurut Dedi, kebijakan pendidikan gratis tidak akan berjalan optimal apabila masih terdapat kesenjangan fasilitas pendidikan dan kualitas tenaga pengajar di berbagai daerah.
Hal tersebut disampaikannya seusai menghadiri diskusi publik bertajuk "Pendidikan Gratis dan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perspektif UUD 1945 NRI Tahun 1945" di Hotel Santika Bintaro, Selasa (4/11/2026).
Dedi mengatakan, gagasan pendidikan gratis merupakan cita-cita yang sejalan dengan tujuan negara untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Selain itu, kebijakan tersebut memiliki landasan konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UUD 1945.
Namun, ia mengingatkan bahwa pemenuhan hak pendidikan tidak cukup hanya dengan membebaskan biaya sekolah. Negara juga harus memastikan seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pendidikan berkualitas.
"Ini mesti segera dituntaskan termasuk distribusi guru dengan kapasitas yang seharusnya sama agar semua bisa mendapatkan pendidikan yang sama," ujar Dedi.
Ia menjelaskan bahwa ketimpangan pendidikan dapat muncul ketika suatu daerah memiliki fasilitas sekolah yang lebih lengkap, sementara wilayah lain masih menghadapi keterbatasan ruang belajar, sarana pendukung, hingga tenaga pengajar.
Kondisi tersebut berpotensi membuat kesempatan peserta didik untuk memperoleh pendidikan berkualitas menjadi tidak setara.
Karena itu, Dedi berpandangan bahwa pemerintah perlu melakukan pemetaan kebutuhan pendidikan secara menyeluruh. Pembangunan fasilitas sekolah dan distribusi guru harus disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing daerah.
Ia juga menilai regulasi pendidikan perlu diperkuat agar mampu menjawab berbagai persoalan yang berkembang di lapangan.
Menurutnya, aturan yang baik harus didukung implementasi yang konsisten, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap pembangunan infrastruktur pendidikan juga harus diperketat untuk mencegah penyimpangan anggaran.
Dedi mengingatkan bahwa masih adanya praktik korupsi oleh oknum birokrasi dapat menghambat upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas fasilitas pendidikan.
Selain persoalan pendidikan dasar dan menengah, ia turut menyoroti ketimpangan akses menuju perguruan tinggi.
Biaya kuliah, praktikum, tempat tinggal, transportasi, buku, perangkat belajar, hingga kebutuhan sehari-hari masih menjadi beban bagi sebagian calon mahasiswa dan mahasiswa aktif.
Hambatan ekonomi tersebut, menurutnya, dapat membatasi kesempatan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, terutama bagi mereka yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah dan daerah dengan akses pendidikan terbatas.
"Kesempatan yang secara formal terbuka belum tentu dapat dinikmati secara setara oleh seluruh warga negara," tegasnya.
Dedi menambahkan bahwa kemampuan akademik seseorang tidak selalu sejalan dengan kemampuan ekonomi keluarganya. Oleh sebab itu, negara perlu menghadirkan kebijakan yang mampu menjembatani kesenjangan tersebut.
Ia berharap pembenahan sistem pendidikan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemerataan fasilitas fisik, peningkatan kapasitas guru, penguatan regulasi, hingga perluasan akses pendidikan tinggi.
Menurut Dedi, pemerataan pendidikan harus menjadi fondasi utama dalam pelaksanaan program pendidikan gratis. Dengan begitu, kebijakan tersebut dapat dirasakan masyarakat secara adil, bukan hanya oleh mereka yang tinggal di daerah dengan fasilitas pendidikan memadai.
Pendidikan yang merata juga menjadi bagian penting dalam memastikan seluruh anak bangsa memiliki kesempatan untuk berkembang dan berkontribusi bagi masa depan Indonesia.