![]() |
| Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) selenggarakan kegiatan sosialisasi hukum. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Bondowoso - Kelompok mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) , yang terdiri dari Zhibriel Caesar, Ashila Dyfania Purnama, Raka Aditya Fonda, Diaz Saputra Wira Kusumayadi, dan Ircham Isbat Fahrori, beserta dosen instruktur Aprilia Bhrini Slamet, S.H., M.H., menyelenggarakan kegiatan sosialisasi hukum dari program Pendidikan dan Latihan Kemahiran Hukum I (PLKH I).
Sosialisasi bertajuk "Urgensi dan Prosedur Pendaftaran Tanah untuk Kepastian serta Perlindungan Hukum bagi Masyarakat" ini dilaksanakan di Desa Sumber Gading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, pada Sabtu, 7 November 2026.
Edukasi ini dilatarbelakangi oleh temuan observasi mahasiswa di lapangan, di mana warga desa masih menggantungkan pembuktian kepemilikan tanah pada dokumen Letter C lama yang mayoritas masih tercatat atas nama leluhur atau pihak yang telah meninggal dunia, dan belum mendaftarkannya menjadi sertifikat hak atas tanah.
Dalam sosialisasi tersebut, tim mahasiswa memberikan materi krusial mengenai status terkini Letter C yang merujuk pada aturan pemerintah terbaru, di mana dokumen tersebut kini hanya berfungsi sebagai petunjuk awal pendaftaran dan bukan lagi alat pembuktian hak yang mutlak. Untuk itu, mahasiswa memandu warga terkait prosedur pendaftaran tanah secara mandiri (sporadik), termasuk pentingnya melengkapi Surat Keterangan Waris (SKW) dan persetujuan seluruh ahli waris untuk meminimalisasi sengketa keluarga di kemudian hari.
Warga memberikan respons yang sangat positif terhadap edukasi ini, terbukti dari hasil evaluasi kuesioner yang menunjukkan peningkatan skor pemahaman peserta secara maksimal, dari angka rata-rata 2,22 menjadi 4,00. Salah seorang peserta, Ibu Yirawati, turut menyampaikan antusiasmenya dan berharap agar kegiatan edukasi mengenai pengurusan sertifikat ini dapat lebih sering dilakukan di desa mereka.
Sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan kegiatan pengabdian ini, mahasiswa merekomendasikan perlunya pendampingan hukum yang berkelanjutan bagi masyarakat pedesaan, seperti melalui optimalisasi peran paralegal desa atau pos bantuan hukum (Posbakum), agar pemahaman yang didapat dapat benar-benar terealisasi menjadi sertifikat tanah.
Di saat yang bersamaan, masyarakat setempat juga didorong untuk tidak menunda dan segera memulai langkah awal penyelesaian administrasi pertanahannya dengan menelusuri riwayat tanah serta melengkapi dokumen persyaratan pendukung di tingkat pemerintahan desa.
