Dari Asap ke Layar: Mengapa Semua Mata Tertuju pada Kalimantan?

Kunjungan Presiden ke Pulau Kalimantan (Sumber: Facebook Medan Daily)

Suaratime, Opini - Pada awal Agustus 2026, Sang Jago Merah mulai berdatangan ke Pulau Kalimantan. Bahkan hingga saat ini, asap masih menutupi Pulau Seribu Sungai itu. Asap mungkin menutup langit Kalimantan, tetapi tampaknya tidak semua pihak melihat kebakaran dari tempat yang sama.

Ketika media sosial dipenuhi tagar #AllEyesOnKalimantan, publik serentak mengarahkan pandangan pada hutan yang terbakar. Namun, di tengah derasnya perhatian masyarakat, dunia maya justru bertanya-tanya. Dari mana api itu berkobar? Apakah murni bencana alam saja? Atau ini adalah bencana yang disengaja oleh seorang oknum? Dan apakah oknum itu adalah antek-antek pemerintah? Lautan pertanyaan ini memunculkan tagline “Kalimantan itu dibakar, bukan terbakar” yang bersebaran di media sosial. 

Tagline ini bukan muncul tanpa alasan. Ribuan pengguna media sosial saling berdebat untuk mencari siapa yang salah. Mulai dari aplikasi X, Instagram, Threads, hingga TikTok dipenuhi oleh lautan kritik pada pemerintah. Salah satu pengguna di X dengan nama akun @bbarbieie mengutip, “I think asbunnya netizen ngomong prabowo ke kalimantan buat ngukur lahan was real dah monyet. Sudah seterang-terangan ini loh tiap langkah yg dia ambil gapernah pro rakyat, bahkan pencitraan buat ngambil hati rakyat disaat bencana aja dia ga sudi kayaknya”.

Dari kutipan ini, kita dapat melihat bahwa pemerintah tidak benar-benar peduli pada apa yang terjadi di Kalimantan. Mereka seakan-akan tutup mata pada keadaan dan hanya peduli pada citra mereka sebagai anggota konstitusi. Menurut akun ini juga, diketahui bahwa lahan yang dikunjungi oleh Bapak Presiden bukanlah lokasi kebakaran utama, melainkan lokasi dekat bandara yang bersisi kebun-kebun warga. Hal ini memperlihatkan bahwa pemerintah hanya butuh pencitraan untuk menenangkan hati dunia maya. 

Selain X, seorang pengguna dengan nama @kemalpalevi mengunggah sebuah opini di akun Threadsnya yang langsung mengkritik bahwa kebakaran di Hutan Kalimantan memang benar disebabkan oleh manusia. Oknum ini mengaku “disuruh” oleh seseorang pejabat untuk membakar 12 hektare lahan.

Hal ini membuat datangnya pertanyaan yang mengguncang dunia maya. Siapakah pejabat yang menyuruh oksum tersebut? Apa tujuannya? Semua ini memunculkan teori konspirasi, terutama ketika belakangan ini diketahui bahwa lahan hutan PT Kiani Lestari milik Bapak Prabowo Subianto, presiden saat ini, menjadi salah satu kawasan dengan titik api terluas menurut data Nasa Firms. PT Kiani Lestari adalah salah satu perusahaan pengelola hutan tanaman industri. Lagi-lagi, pertanyaan mulai bertebaran di masyarakat, apakah selama ini kebakaran hutan disengaja oleh antek-antek pemerintahan? 

Sebenarnya, titik fokus permasalahan ini tidak hanya pada siapa yang salah, tetapi juga tentang pemerintah yang tidak pernah transparan pada masyarakat. Pemerintah tidak bisa terus berlindung pada kata “dugaan” dan berharap masyarakat berhenti bertanya seiring berjalannya waktu. Pemerintah seharusnya tidak membiarkan masyarakat terus mencari jawaban sendiri, melainkan membuka ruang yang cukup agar setiap pertanyaan publik dapat memperoleh jawaban yang semestinya.

Masalahnya, respons pemerintah sering kali berhenti pada hal yang paling mudah terlihat, seperti kunjungan pejabat, pernyataan resmi, dan dokumentasi penanganan di lapangan. Semua itu memang penting untuk dilakukan, tetapi apakah kehadiran di depan kamera cukup untuk membuktikan peran pemerintah bahwa masalah benar-benar diselesaikan? Tentu saja tidak.

Pemerintah perlu menjabarkan terkait apa yang ditemukan, siapa yang diperiksa, bagaimana proses investigasinya, dan apa konsekuensi bagi pihak yang terbukti bertanggung jawab akan hal ini. Apalagi, bermunculan teori konspirasi bahwa pelaku adalah suruhan orang penting negara. Ketika masyarakat melihat adanya dugaan keterkaitan antara kawasan yang terbakar dengan kepentingan perusahaan atau elite politik, pemerintah seharusnya memahami bahwa konflik kepentingan bukan sesuatu yang bisa disapu begitu saja dengan konferensi pers. Seharusnya, standar transparansi pemerintah harus dibuat lebih tinggi.

Masyarakat tidak sedang mengatakan bahwa setiap tuduhan di media sosial adalah kebenaran. Masyarakat juga tidak sedang membandingkan, apalagi mencari siapa yang paling pantas memimpin negara.

Namun, pemerintah juga tidak bisa menggunakan ketidakpastian tersebut sebagai alasan untuk menghindari pertanyaan yang semakin lama berkobar besar. Jika pemerintah yakin bahwa tidak ada yang perlu disembunyikan, mengapa tidak membuka data, proses investigasi, dan hasil pemeriksaan seluas-luasnya kepada publik? 

Pada akhirnya, rakyat tidak membutuhkan pemerintahan yang sempuna, tetapi  membutuhkan pemerintahan yang dapat diawasi ketika bekerja. Ketika transparansi tidak hadir, tidak hanya hutan yang terbakar, tetapi kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah juga ikut terbakar dalam prosesnya. Jika pemerintah terus meminta rakyat untuk percaya tanpa memberikan alasan yang cukup, semua tidak akan ada ujungnya.

Penulis: Muhammad Fauzi Akbar Putra - Universitas Airlangga