 |
| Ilustrasi demokrasi yang inklusif menggambarkan pentingnya menghargai perbedaan pendapat, menjaga persatuan, dan membangun komunikasi politik yang adil tanpa merugikan pihak lain. (Sumber: fisip.umsu.ac.id). |
Suaratime, Opini - Politik merupakan bagian penting dalam kehidupan masyarakat karena berkaitan dengan proses pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan bersama. Melalui politik, masyarakat dapat menyampaikan aspirasi, memilih pemimpin, menentukan kebijakan, serta mengawasi jalannya pemerintahan. Namun, politik dapat menimbulkan masalah apabila digunakan untuk memecah masyarakat, menyebarkan informasi yang tidak benar, atau menjadikan kelompok tertentu sebagai sasaran untuk memperoleh dukungan.
Politik
yang sehat seharusnya tidak bertujuan untuk menjerumuskan, merugikan, atau
menghilangkan hak pihak yang lain. Dalam demokrasi, perbedaan pilihan merupakan
sesuatu yang wajar. Perbedaan tersebut seharusnya menjadi bagian dari proses
pertukaran gagasan, bukan alasan untuk saling memusuhi. OECD mencatat bahwa
polarisasi politik dan penyebaran disinformasi menjadi salah satu tekanan yang
dihadapi demokrasi, sementara keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan
inklusivitas merupakan bagian penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap
lembaga publik.
Dengan demikian, politik yang tidak menjerumuskan suatu pihak dapat dipahami sebagai praktik politik yang mengutamakan kepentingan masyarakat luas, menghormati perbedaan, menggunakan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan memberikan kesempatan kepada berbagai kelompok untuk menyampaikan pendapat.
Politik dan Prinsip Menghormati Pihak Lain
Demokrasi tidak hanya berbicara tentang pemilihan umum atau pergantian pemimpin. Demokrasi juga berkaitan dengan bagaimana masyarakat memperlakukan orang lain yang memiliki pandangan berbeda. Kebebasan berpendapat memang merupakan bagian penting dalam kehidupan demokratis, tetapi kebebasan tersebut tetap disertai tanggung jawab untuk menghormati hak orang lain.
Prinsip tersebut tercermin dalam Pasal 28J UUD 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, seseorang juga harus memperhatikan pembatasan yang ditetapkan berdasarkan undang-undang demi menghormati hak dan kebebasan orang lain serta menjaga kehidupan masyarakat yang demokratis.
Prinsip ini penting dalam kehidupan politik. Seseorang bebas mendukung suatu gagasan atau pilihan politik, tetapi kebebasan tersebut tidak seharusnya digunakan untuk merendahkan kelompok yang lain. Perbedaan pilihan politik seharusnya tidak menghilangkan penghormatan terhadap sesama warga negara.
Bahaya Politik yang Memecah Masyarakat
Politik dapat menjadi masalah ketika perbedaan dimanfaatkan untuk menciptakan permusuhan antarkelompok. Salah satu contohnya adalah penggunaan identitas kelompok secara berlebihan dalam politik. Identitas seperti agama, suku, daerah, atau kelompok sosial dapat menjadi bagian dari kehidupan politik, tetapi penggunaannya secara eksklusif dapat menimbulkan persoalan apabila digunakan untuk membangun anggapan bahwa satu kelompok lebih baik daripada kelompok lainnya.
Sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Journal of Indonesian Social Studies Education pada 2026 mengenai dinamika politik identitas dalam pemilu Indonesia menunjukkan bahwa politisasi identitas dapat berhubungan dengan polarisasi sosial dan menjadi tantangan bagi inklusivitas demokrasi serta kohesi nasional. Penelitian tersebut juga menekankan pentingnya komunikasi politik yang etis dan inklusif.
Oleh karena itu, politik seharusnya tidak dibangun berdasarkan usaha untuk mencari musuh. Perbedaan pendapat tetap diperlukan karena masyarakat memiliki kebutuhan, pengalaman, dan kepentingan yang beragam. Yang perlu dihindari adalah menjadikan perbedaan tersebut sebagai alasan untuk mendiskriminasi atau menjatuhkan pihak yang lain.
Pentingnya Informasi yang Benar dalam Politik
Politik yang tidak menjerumuskan pihak tertentu juga harus didasarkan pada informasi yang benar. Masyarakat membutuhkan informasi yang dapat dipercaya agar dapat memahami suatu persoalan dan menentukan sikap secara rasional.
Dalam kehidupan digital, informasi politik dapat menyebar dengan sangat cepat. Informasi yang belum diperiksa kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan memperbesar konflik. OECD dalam kajiannya mengenai kepercayaan terhadap lembaga publik menekankan pentingnya pengambilan keputusan berbasis bukti serta komunikasi yang transparan. OECD juga menyatakan bahwa lingkungan informasi dan penyebaran konten yang memecah masyarakat berkaitan erat dengan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Karena itu, masyarakat perlu membiasakan diri memeriksa sumber informasi sebelum mempercayai atau menyebarkannya. Begitu pula dengan aktor politik, komunikasi politik seharusnya menyampaikan informasi secara bertanggung jawab dan tidak sengaja memanfaatkan informasi yang menyesatkan untuk merugikan pihak tertentu.
Politik yang Inklusif
Politik yang tidak menjerumuskan pihak lain juga berarti politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk didengar. Kebijakan publik seharusnya mempertimbangkan kepentingan berbagai kelompok, bukan hanya kelompok yang memiliki pengaruh lebih besar.
OECD dalam Survey on Drivers of Trust in Public Institutions 2026 menemukan bahwa persepsi masyarakat mengenai apakah mereka memiliki suara dalam pengambilan keputusan politik merupakan salah satu faktor penting yang berkaitan dengan kepercayaan terhadap pemerintah. Dalam survei tersebut, 68% responden di negara-negara OECD menilai bahwa memilih dalam pemilu memengaruhi tindakan pemerintah, tetapi hanya 31% yang merasa bahwa orang seperti mereka memiliki kesempatan untuk ikut memengaruhi keputusan pemerintah.
Temuan tersebut menunjukkan pentingnya menciptakan mekanisme politik yang membuat masyarakat merasa didengar. Politik tidak cukup hanya memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih. Masyarakat juga perlu memperoleh ruang untuk menyampaikan pendapat, memberikan kritik, mengikuti konsultasi publik, dan mendapatkan informasi mengenai alasan suatu kebijakan dibuat.
Politik sebagai Sarana Mencari Jalan Tengah
Politik pada dasarnya merupakan proses untuk mengelola perbedaan kepentingan. Oleh sebab itu, politik tidak harus menghasilkan keadaan ketika satu pihak selalu menang dan pihak lainnya selalu kalah. Dalam banyak persoalan publik, diperlukan dialog dan kompromi untuk menemukan kebijakan yang dapat diterima secara luas.
Hal tersebut bukan berarti semua pendapat harus dianggap sama atau semua pihak harus selalu setuju. Perbedaan pandangan tetap diperlukan. Namun, perbedaan sebaiknya diselesaikan melalui argumentasi, dialog, aturan hukum, dan proses demokratis.
OECD menekankan pentingnya proses demokrasi yang membuat suara masyarakat didengar, memperkuat mekanisme pengawasan dan keseimbangan kekuasaan, menggunakan bukti dalam pengambilan keputusan, serta mempertimbangkan kepentingan masyarakat yang beragam.
Dengan demikian, politik yang sehat bukanlah politik yang menghilangkan perbedaan. Sebaliknya, politik yang sehat adalah politik yang mampu mengelola perbedaan tanpa menjadikan perbedaan tersebut sebagai sumber permusuhan.
Peran Masyarakat dalam Mewujudkan Politik yang Sehat
Politik yang tidak menjerumuskan pihak lain tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah atau politisi. Masyarakat juga memiliki peran penting. Masyarakat dapat berkontribusi dengan cara menggunakan media sosial secara bertanggung jawab, memeriksa kebenaran informasi, menghargai perbedaan pendapat, dan tidak mudah menyebarkan informasi yang belum jelas kebenarannya.
Selain itu, masyarakat perlu membangun kebiasaan berdiskusi berdasarkan alasan dan bukti. Kritik terhadap kebijakan merupakan bagian dari demokrasi, tetapi kritik akan lebih bermanfaat apabila ditujukan pada kebijakan atau tindakan yang dipersoalkan, bukan dengan menyerang identitas pribadi atau kelompok.
Keterlibatan masyarakat yang sehat dapat membantu menciptakan hubungan yang lebih baik antara masyarakat dan lembaga publik. OECD juga menekankan bahwa kesempatan partisipasi masyarakat yang bermakna dan inklusif dapat membantu memperkuat kepercayaan terhadap pemerintah.
Kesimpulan
Politik yang tidak menjerumuskan suatu pihak merupakan politik yang menghargai manusia, perbedaan, kebenaran informasi, dan prinsip demokrasi. Politik tidak seharusnya digunakan untuk menciptakan permusuhan atau merugikan kelompok tertentu demi memperoleh keuntungan politik.
Demokrasi justru membutuhkan perbedaan pendapat. Namun, perbedaan tersebut harus dikelola melalui dialog, penghormatan terhadap hak orang lain, informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, serta proses pengambilan keputusan yang inklusif. Prinsip penghormatan terhadap hak orang lain juga telah ditegaskan dalam UUD 1945.
Pada akhirnya, politik bukan hanya tentang siapa yang mendapatkan kekuasaan, tetapi juga tentang bagaimana kekuasaan digunakan untuk kepentingan masyarakat. Politik yang sehat adalah politik yang memberikan ruang bagi masyarakat untuk bersuara, menghargai perbedaan, dan mencari solusi tanpa harus menjatuhkan pihak lain. Dengan cara tersebut, politik dapat menjadi sarana untuk memperkuat persatuan dan kehidupan demokrasi, bukan menjadi sumber perpecahan.