 |
| PC PMII DIY mendesak evaluasi PSN yang dinilai merugikan rakyat, memicu konflik agraria, serta mengancam lingkungan dan ruang hidup masyarakat. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Yogyakarta - Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (PC PMII DIY) mendesak pemerintah mengevaluasi Proyek Strategis Nasional (PSN) yang dinilai merugikan masyarakat, memicu konflik agraria, dan menimbulkan kerusakan lingkungan.
Tuntutan tersebut menjadi bagian dari sepuluh poin pernyataan sikap PC PMII DIY dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Dalam pernyataannya, PC PMII DIY menegaskan bahwa pembangunan nasional harus menempatkan kepentingan masyarakat sebagai salah satu pertimbangan utama. Pembangunan, menurut mereka, tidak boleh hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi tanpa memperhitungkan dampaknya terhadap kehidupan warga.
Organisasi mahasiswa tersebut juga menyoroti pentingnya perlindungan hak masyarakat atas tanah, lingkungan yang sehat, serta sumber penghidupan yang berkelanjutan.
PSN Diminta Tidak Mengabaikan Hak Masyarakat
PC PMII DIY meminta pemerintah menghentikan proyek strategis nasional yang terbukti merugikan rakyat dan mengabaikan hak-hak masyarakat.
Mereka menilai setiap kebijakan pembangunan perlu melalui evaluasi yang memadai, terutama jika pelaksanaannya berpotensi memicu konflik agraria, penggusuran, atau kerusakan ekosistem.
Menurut PC PMII DIY, keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui besarnya investasi atau percepatan pembangunan infrastruktur. Pemerintah juga perlu memastikan manfaat pembangunan dapat dirasakan masyarakat secara adil.
Perlindungan terhadap warga yang terdampak proyek menjadi aspek penting agar pembangunan tidak memperlebar kesenjangan sosial maupun ekonomi.
PC PMII DIY turut mendesak penghentian segala bentuk pengrusakan dan perampasan ruang hidup rakyat. Mereka meminta negara memastikan hak masyarakat atas tanah dan sumber penghidupan mendapatkan perlindungan.
Karhutla dan Kerusakan Lingkungan Jadi Perhatian
Selain persoalan PSN dan konflik agraria, PC PMII DIY menyoroti kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Mereka meminta pemerintah menetapkan karhutla sebagai bencana nasional serta mengambil langkah penanganan yang serius, terukur, dan bertanggung jawab. Tuntutan tersebut juga mencakup pemulihan lingkungan dan perlindungan bagi masyarakat yang terdampak.
Isu lingkungan, dalam pandangan PC PMII DIY, tidak dapat dipisahkan dari agenda keadilan sosial. Kerusakan ekosistem berpotensi memengaruhi kesehatan, perekonomian, dan keberlangsungan sumber penghidupan masyarakat.
Karena itu, kebijakan pembangunan perlu disertai pengawasan dan pertanggungjawaban yang jelas terhadap dampak lingkungan.
Negara Diminta Mengutamakan Kepentingan Publik
PC PMII DIY menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk melindungi masyarakat dari dampak kebijakan yang merugikan kepentingan publik.
Mereka juga mengingatkan agar pengelolaan sumber daya nasional tidak hanya menguntungkan kelompok tertentu, melainkan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara luas.
Tuntutan evaluasi PSN tersebut menjadi bagian dari kritik mahasiswa terhadap arah pembangunan nasional. PC PMII DIY berharap pemerintah lebih memperhatikan hak warga, kelestarian lingkungan, dan prinsip keadilan dalam setiap kebijakan.
Pernyataan tersebut merupakan sikap dan tuntutan PC PMII DIY. Penilaian mengenai dampak proyek tertentu perlu didukung data, kajian lingkungan, dan keterangan pihak-pihak terkait agar evaluasi dapat dilakukan secara objektif.
Sumber: Pernyataan sikap PC PMII DIY dalam evaluasi dua tahun kepemimpinan Prabowo-Gibran.