 |
| Aji Januardhi Nurogo, Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Politik, dan Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tangerang. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Tanggerang – Pemerintah Kabupaten Tangerang mulai memperkenalkan Integrated Investment Governance Framework (IIGF) sebagai strategi untuk memperkuat tata kelola investasi daerah. Konsep ini mendorong perubahan pola kerja dari pendekatan sektoral menuju koordinasi dan kolaborasi yang lebih terintegrasi antarperangkat daerah.
IIGF dirancang sebagai mekanisme koordinasi yang menempatkan investasi sebagai agenda bersama pemerintah daerah. Melalui pendekatan tersebut, berbagai persoalan dan hambatan investasi tidak lagi dipandang sebagai tanggung jawab satu perangkat daerah saja, melainkan menjadi bagian dari tanggung jawab bersama sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.
Penerapan Integrated Investment Governance Framework di Kabupaten Tangerang menekankan pentingnya tiga aspek utama, yakni koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas.
Pertama, koordinasi. Aspek ini diarahkan untuk membangun komunikasi dan keterhubungan antarperangkat daerah dalam mengidentifikasi berbagai persoalan investasi sekaligus mencari solusi secara bersama.
Kedua, kolaborasi. Pemerintah daerah mendorong kerja bersama lintas sektor dengan mengoptimalkan peran serta kewenangan masing-masing perangkat daerah. Dengan demikian, proses penyelesaian hambatan investasi dapat dilakukan secara lebih terarah dan terintegrasi.
Ketiga, sinergitas. Seluruh kebijakan, data, informasi, hingga langkah penyelesaian persoalan investasi diharapkan dapat berjalan dalam arah yang sama sehingga mendukung tujuan pembangunan daerah.
Perkuat Tata Kelola Investasi
Implementasi IIGF dilakukan melalui sejumlah aspek penting, antara lain integrasi peran perangkat daerah, penyusunan mekanisme penyelesaian hambatan investasi, penguatan data dan informasi, serta monitoring dan evaluasi secara berkelanjutan.
Pendekatan tersebut diharapkan dapat membuat tata kelola investasi Kabupaten Tangerang menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan dunia usaha. Selain meningkatkan kualitas koordinasi, mekanisme ini juga diarahkan untuk memberikan kepastian dalam proses pelayanan serta mempercepat penyelesaian berbagai permasalahan investasi.
Melalui IIGF, Pemerintah Kabupaten Tangerang juga berupaya memperkuat posisi pemerintah daerah sebagai fasilitator investasi. Pendekatan kolaboratif menjadi salah satu elemen penting agar pelayanan investasi tidak hanya bergantung pada satu sektor atau perangkat daerah.
Lebih dari sekadar perubahan mekanisme kerja, penerapan IIGF Kabupaten Tangerang juga diarahkan untuk mendorong perubahan budaya kerja di lingkungan pemerintahan. Setiap perangkat daerah diharapkan memiliki kesadaran bahwa keberhasilan investasi merupakan tanggung jawab kolektif yang membutuhkan keterlibatan berbagai pihak.
Dorong Iklim Investasi yang Kondusif
Penyebarluasan konsep Integrated Investment Governance Framework (IIGF) diharapkan dapat membangun pemahaman yang sama di antara para pemangku kepentingan mengenai pentingnya koordinasi, kolaborasi, dan sinergitas dalam pengelolaan investasi daerah.
Dengan pola kerja yang lebih terintegrasi, pemerintah daerah dapat membangun proses penanganan investasi yang lebih terstruktur sekaligus meningkatkan kemampuan dalam merespons berbagai kebutuhan dan tantangan yang muncul.
Pada akhirnya, IIGF menjadi bagian dari langkah strategis Kabupaten Tangerang untuk membangun tata kelola investasi yang terintegrasi, efektif, dan berkelanjutan. Pendekatan ini diharapkan turut mendukung terciptanya iklim investasi yang kondusif serta memperkuat daya saing daerah dalam mendorong pembangunan Kabupaten Tangerang.