 |
| Ilustrasi Bencana |
Suaratime, Opini - Di balik lanskap megah dan tanah subur yang membentang dari Sumatera hingga Papua, Nusantara berdiri di atas bom waktu geologis. Indonesia adalah rumah bagi lebih dari 120 gunung berapi aktif, menjadikannya zona Ring of Fire paling padat di dunia. Bukan itu saja Indonesia berdiri diatas wilayah tempat bertemu nya tiga lempeng tektonik raksasa yang mana membuat frekuensi gempa yang sangat tinggi.
Ancaman vulkanik bukan lagi sekadar
cerita fiksi geologi bagi pusat pemerintahan dan ekonomi Indonesia. Erupsi
Gunung Anak Krakatau menjadi bukti nyata betapa Jabodetabek sangat rentan
terhadap efek domino vulkanisme. Ketika erupsi hebat terjadi di Selat Sunda,
kolom abu vulkanik berukuran mikro merayap hingga menyelimuti langit Jabodetabek
dan daerah di sekitarnya
Partikel abu tajam berukuran sangat
halus memicu gelombang kasus ISPA, gangguan pernapasan, iritasi mata, dan kulit
bagi jutaan warga. Jabodetabek yang sudah berjuang melawan polusi udara
mendadak dipaksa menerapkan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah-sekolah
dan penghentian aktivitas luar ruangan.
Penutupan sementara bandara
internasional utama seperti Soekarno-Hatta dan Halim Perdanakusuma akibat
ancaman abu vulkanik pada mesin jet. Ribuan penerbangan tertunda, hal tersebut
membuat roda perekonomian melambat, disaat seperti ini apakah kita bisa
menyalahkan seseorang atau bahkan pemerintah? Sebenarnya kita bukan satu
satunya korban namun pemerintah juga, tetapi ada hal mendasar yang membedakan
kita dengan pemerintah yaitu kuasa untuk mengelola APBN, seperti yang kita
ketahui bahwa kita mempunyai anggaran untuk penanggulangan bencana yang
dikelola oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Berdasarkan data
dari Kementerian Keuangan dan laporan APBN 2026, anggaran BNPB saat ini adalah
Rp 491 Miliar. Jika dibandingkan dengan anggaran BNPB 2025 yang mencapai Rp
2,01 Triliun, anggaran tahun ini mengalami penurunan yang sangat drastis yaitu
sekitar 75,62%.
Hal tersebut membuat pihak BNPB
tidak bisa bergerak leluasa karena anggaran yang sangat terbatas, efek nya
sudah dirasakan oleh beberapa saudara kita yang terkena dampak dari fenomena
seperti gempa bumi, karhutla, dan lain sebagainya. Bantuan yang terlambat,
minim, dan tidak efisien adalah dampak dari efisiensi anggaran BNPB. Lantas apa
yang kita bisa lakukan? Kita perlu membekali diri kita lebih banyak dengan
intelektual agar kita bisa bertahan di tengah kacau nya era saat ini, media
sosial dipenuhi tagar #PrayForIndonesia. Alam yang menjadi tempat kita mencari
penghidupan sedang tidak baik baik saja. Bukan hanya kita saja, bahkan hewan
hewan juga menjadi korban.
Tagar tersebut mempresentasikan
doa, dukungan moral dan solidaritas yang terus digaungkan melalui berbagai
platform media sosial oleh warganet. Mulai dari aplikasi X, Instagram, Tiktok,
hingga Threads dipenuhi oleh tagar tersebut. Berdasarkan data Badan Nasional
Penanggulangan Bencana (BNPB), Indonesia telah menghadapi total 1.774 kejadian
bencana sejak awal tahun hingga 10 September 2026, termasuk duka yang belum
sepenuhnya pulih di wilayah Sumatera.
Berita terkini dan yang paling
ramai dibahas di media sosial adalah kebakaran hebat di Pulau Kalimantan dan
bahkan pulau lainnya yang entah apa pemicunya. Ditambah juga erupsi 11 gunung
berapi dengan 5 diantara berada pada kondisi siaga (III) dan 6 diantara nya
berada pada kondisi waspada (II). Kondisi perekonomian Indonesia yang tidak
stabil membuat warganet resah dan pemerintah menuai banyak kritik yang diunggah
pada beberapa platform di media sosial.
Pemerintah perlu lebih menaruh
fokus lebih banyak pada masalah yang dihadapi pada saat ini, bukan malah
berfokus pada program program yang tidak ada urgensi nya. Program yang sudah
dijalankan juga harus diperhatikan agar anggaran yang sudah di siapkan tidak
masuk ke kantong yang salah.
Penulis : Ahmad Rifky Nur
Kamil – Universitas Airlangga