GUdpBSYpTSd0TSY5TUW8TSC5TA==

Revitalisasi Tambak Pantura Jawa Barat, Muhammad Rahmat Minta Hak Petambak Indramayu Dilindungi

Muhammad Rahmat, delegasi Pemuda Parlemen Indonesia dari Kabupaten Indramayu. (Foto: Dok/Ist). 

Suara Time, Indramayu – Program revitalisasi tambak di kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Barat menjadi perhatian Muhammad Rahmat, delegasi Pemuda Parlemen Indonesia dari Kabupaten Indramayu. Ia meminta pemerintah memastikan program tersebut tidak hanya berorientasi pada peningkatan produksi perikanan, tetapi juga memberikan perlindungan terhadap hak, akses ekonomi, dan keberlanjutan mata pencaharian masyarakat pesisir.

Aspirasi tersebut disampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat yang selama ini menggantungkan kehidupan dari sektor perikanan budi daya, khususnya nelayan dan petambak kecil di wilayah Pantura.

Berdasarkan siaran pers Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tanggal 25 Juni 2025, pemerintah menyepakati program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat dengan cakupan lahan sekitar 20.413,25 hektare yang tersebar di empat kabupaten.

Adapun wilayah yang masuk dalam program tersebut meliputi Kabupaten Bekasi seluas 8.188,49 hektare, Kabupaten Karawang 6.979,51 hektare, Kabupaten Subang 2.369,76 hektare, dan Kabupaten Indramayu 2.875,48 hektare.

Program revitalisasi ini diarahkan untuk meningkatkan produktivitas perikanan budi daya, termasuk pengembangan komoditas nila salin. Pemerintah menargetkan produktivitas hingga 144 ton per hektare per tahun serta memperkirakan program tersebut dapat membuka peluang pekerjaan bagi sekitar 119.100 orang.

Muhammad Rahmat menilai program tersebut memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir. Namun, pelaksanaannya harus memperhatikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang telah lebih dahulu mengelola tambak di kawasan tersebut.

Ia menyampaikan adanya kekhawatiran masyarakat terkait penguasaan dan pengelolaan lahan tambak oleh pemerintah, terutama mengenai kepastian hak atas lahan dan keberlanjutan mata pencaharian petambak yang selama ini bergantung pada aktivitas tersebut.

"Revitalisasi tambak jangan sampai justru membuat masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari sektor perikanan kehilangan akses terhadap lahan dan sumber penghidupannya. Pembangunan harus memastikan masyarakat pesisir tetap menjadi bagian penting dari program tersebut," ujar Rahmat.

Menurutnya, keberhasilan revitalisasi tambak tidak cukup diukur melalui peningkatan luas lahan yang dikelola ataupun target produksi perikanan. Pemerintah juga harus memastikan bahwa manfaat ekonomi program benar-benar dirasakan oleh masyarakat lokal.

Rahmat turut menyoroti pelaksanaan program Kampung Nelayan yang dinilai belum sepenuhnya dirasakan manfaatnya oleh sebagian masyarakat. Oleh sebab itu, ia mendorong adanya evaluasi agar program pemberdayaan masyarakat pesisir benar-benar memberikan dampak terhadap peningkatan pendapatan, ketersediaan fasilitas, dan kesejahteraan keluarga nelayan.

Ia mengingatkan bahwa perlindungan terhadap masyarakat pesisir telah memiliki dasar hukum melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 juga menjadi landasan dalam penyelenggaraan pembangunan sektor perikanan.

Menurut Rahmat, regulasi tersebut harus menjadi pijakan agar pembangunan perikanan tidak hanya mengejar peningkatan produksi, tetapi juga memperhatikan perlindungan dan pemberdayaan masyarakat yang menjadi pelaku utama di sektor tersebut.

Untuk itu, ia menyampaikan sejumlah tuntutan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan agar program revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat dilaksanakan secara transparan, partisipatif, dan berkeadilan.

Pertama, pemerintah perlu melakukan pendataan serta verifikasi status kepemilikan dan penguasaan lahan tambak sebelum program dijalankan. Langkah ini penting untuk menghindari konflik agraria dan memastikan tidak ada hak masyarakat yang diabaikan.

Kedua, petambak dan nelayan harus dilibatkan dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, hingga pengelolaan program. Pelibatan masyarakat diperlukan agar kebijakan yang diambil sesuai dengan kebutuhan dan kondisi nyata di lapangan.

Ketiga, pemerintah harus memberikan kepastian akses terhadap lahan, sarana produksi, dan hasil usaha bagi masyarakat yang selama ini menggantungkan hidup dari kegiatan perikanan budi daya.

Keempat, diperlukan skema kemitraan yang adil antara pemerintah, pengelola program, dan masyarakat. Dengan demikian, petambak lokal tidak hanya menjadi penonton, tetapi tetap memiliki kesempatan untuk berpartisipasi sebagai pelaku ekonomi.

Kelima, pemerintah perlu mengevaluasi program Kampung Nelayan berdasarkan manfaat nyata yang diterima masyarakat, terutama dalam aspek peningkatan pendapatan, ketersediaan fasilitas, dan kualitas kehidupan keluarga nelayan.

Rahmat menegaskan bahwa masyarakat pesisir seharusnya menjadi penerima manfaat utama dari pembangunan sektor perikanan, bukan justru menghadapi ketidakpastian akibat perubahan pola pengelolaan lahan.

Ia berharap revitalisasi tambak Pantura Jawa Barat dapat menjadi momentum untuk memperkuat ekonomi pesisir sekaligus meningkatkan daya saing sektor perikanan nasional tanpa mengesampingkan kepentingan masyarakat lokal.

"Jangan sampai revitalisasi tambak hanya berhasil meningkatkan angka produksi, tetapi masyarakat yang selama ini menjaga dan mengelola tambak justru kehilangan ruang hidupnya. Ukuran keberhasilan pembangunan harus dilihat dari peningkatan pendapatan, kepastian akses, dan kesejahteraan keluarga nelayan serta petambak kecil," pungkas Muhammad Rahmat.

Type above and press Enter to search.