GUdpBSYpTSd0TSY5TUW8TSC5TA==

Informasi Menu Adalah Hak, Bukan Kemurahan Hati: Menimbang Transparansi MBG dari Kacamata Hukum

Ilustrasi - (Foto: AI).

Suara Time, Kolom - Ada pertanyaan sederhana yang di banyak sekolah belum tentu terjawab: apa menu Makan Bergizi Gratis (MBG) hari ini, dan siapa yang memastikan gizinya sesuai standar? Seorang ibu yang menunggu anaknya di gerbang sekolah mungkin hanya ingin tahu apakah lauk yang dimakan anaknya sama dengan yang dijanjikan. Jawaban atas pertanyaan semacam itu seharusnya tidak bergantung pada ramah-tidaknya petugas yang ditanya. Dalam negara hukum, informasi tentang program yang dibiayai uang rakyat adalah hak warga, bukan kemurahan hati penyelenggara.

Besarnya Anggaran, Besarnya Kewajiban

Program MBG dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN), lembaga yang dibentuk melalui Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024. Skala anggarannya sangat besar. Pagu BGN dalam APBN 2026 semula Rp268 triliun, lalu menjadi Rp229,75 triliun setelah penajaman belanja, dengan Rp218,77 triliun dialokasikan untuk MBG. Hingga 16 September 2026, realisasi anggaran MBG tercatat Rp139,77 triliun atau 63,89% dari pagu tersebut, sebagaimana dipublikasikan oleh InfoPublik. Angka-angka ini menunjukkan dua hal sekaligus: program berjalan dalam skala nasional, dan anggarannya terus disesuaikan. Dua kenyataan itu menuntut keterbukaan yang tinggi, sebab semakin besar dan dinamis suatu anggaran, semakin penting publik mengetahui ke mana dana tersebut mengalir dan apa hasilnya bagi penerima manfaat.

Landasan Hukum yang Sudah Ada

Secara hukum, kerangka untuk menuntut transparansi sebenarnya sudah tersedia. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak setiap orang untuk memperoleh dan menyampaikan informasi. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mewajibkan badan publik menyediakan informasi yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menambahkan bahwa masyarakat berhak mengawasi pelayanan dan mengadukan penyelenggara yang tidak memenuhi standar. Bila ada dugaan maladministrasi, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia membuka jalur pengaduan kepada Ombudsman RI. Di tingkat dasar negara, Sila Kelima Pancasila menuntut keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam konteks MBG, keadilan sosial berarti setiap anak menerima makanan yang layak, di sekolah mana pun dan di daerah mana pun.

Masalahnya Ada pada Akses, Bukan pada Pasal

Jika aturannya sudah ada, mengapa warga masih sulit mengetahui menu dan mengadu? Jawabannya terletak pada jarak antara hak di atas kertas dan hak yang benar-benar dapat digunakan. Hambatannya sangat praktis. Warga tidak mengetahui standar menu yang semestinya diterima anaknya. Mereka tidak tahu ke mana harus mengadu. Sebagian lainnya takut identitasnya diketahui dan berurusan dengan pihak sekolah atau penyedia makanan. Dalam kondisi seperti itu, hak yang sulit diakses sama saja dengan hak yang dikurangi. Di titik inilah desain layanan menjadi persoalan hukum, bukan sekadar persoalan teknis.

Kelompok kami mencoba menjawab persoalan tersebut dengan pendekatan Human-Centered Design Thinking, yakni merancang solusi dengan memulai dari kebutuhan pengguna. Dari tahap mendengarkan wali murid dan komite sekolah, kami merumuskan bahwa yang dibutuhkan adalah cara yang mudah dan aman untuk mengetahui standar menu serta melapor. Hasilnya berupa prototipe (prototype) bernama "Kawal BGN-MBG": poster standar menu gizi yang dipasang di sekolah, dilengkapi kode QR (QR Code) menuju formulir aduan yang boleh dikirim tanpa identitas. Dari kacamata hukum, poster ini menerjemahkan Pasal 28F UUD 1945 dan UU Keterbukaan Informasi Publik menjadi sesuatu yang dapat dibaca orang tua di gerbang sekolah. Kanal aduannya menerjemahkan hak mengadu dalam UU Pelayanan Publik menjadi tindakan yang dapat dilakukan dalam hitungan menit.

Keterbukaan yang Tetap Menghormati Hak Lain

Transparansi tidak boleh berjalan dengan mengorbankan hak lain. Data anak sebagai penerima manfaat dan identitas pelapor termasuk data pribadi yang dilindungi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi. Oleh karena itu, formulir aduan dirancang untuk mengumpulkan data seminimal mungkin. Perlindungan terhadap pelapor juga sejalan dengan semangat Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. Di sisi lain, pihak yang diadukan berhak atas asas praduga tak bersalah dan kesempatan memberikan klarifikasi. Aduan karenanya perlu memuat tanggal, tempat, dan bukti pendukung, diverifikasi oleh penerima aduan, serta tidak diumumkan sebagai tuduhan sebelum terbukti.

Keberatan yang Patut Didengar

Ada pandangan lain yang layak dipertimbangkan. Sebagian pihak berpendapat bahwa pengawasan internal birokrasi dan lembaga negara seperti Ombudsman sudah cukup, sehingga kanal publik tambahan tidak diperlukan dan justru berisiko menimbulkan kegaduhan atau aduan yang tidak terverifikasi. Kekhawatiran itu masuk akal. Namun, pengawasan resmi dan pengawasan warga tidak saling meniadakan. Lembaga resmi memiliki kewenangan memeriksa dan menjatuhkan koreksi, sedangkan warga memiliki kedekatan dengan kenyataan sehari-hari di sekolah. Kanal yang dirancang dengan baik justru membantu lembaga resmi menerima informasi yang lebih awal dan lebih terarah.

Penutup

Transparansi bukan serangan terhadap program MBG. Ia adalah syarat agar program yang bertujuan baik dapat dipercaya publik. Negara hukum yang sehat tidak hanya mencantumkan hak warga dalam undang-undang, tetapi juga membuat hak itu mudah dijalankan. Sebuah poster menu dan satu kode QR memang bukan solusi akhir. Namun, keduanya mengingatkan bahwa hak atas informasi baru bermakna bila warga benar-benar dapat menggunakannya.


Oleh Febby Naysilla Vega, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pamulang Serang. Opini ini ditulis berdasarkan proyek Kewarganegaraan "Penerapan Human-Centered Design Thinking dalam Pengawasan Transparansi Badan Gizi Nasional pada Program MBG".

Sumber data: InfoPublik, 16 September 2026, realisasi anggaran MBG; UUD 1945; UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; UU No. 37 Tahun 2008; UU No. 27 Tahun 2022; Perpres No. 83 Tahun 2024.

Type above and press Enter to search.