 |
| Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengguna QRIS telah mencapai 66 juta. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta — Digitalisasi menjadi salah satu strategi utama pemerintah untuk memperkuat daya saing usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di tengah perubahan ekonomi global. Salah satu instrumen yang terus didorong adalah pemanfaatan QRIS sebagai bagian dari ekosistem transaksi digital.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan bahwa pengguna QRIS telah mencapai 66 juta, dengan jumlah gerai merchant sekitar 44 juta.
Data tersebut menunjukkan semakin luasnya penggunaan pembayaran digital di sektor usaha. Pemerintah melihat perkembangan ini tidak hanya memberikan kemudahan transaksi bagi masyarakat, tetapi juga dapat memberikan manfaat lebih besar bagi pelaku UMKM.
Airlangga menyampaikan hal tersebut dalam UMKM Finance Summit 2026, Selasa (11/8/2026), di Jakarta.
Menurutnya, transaksi digital dapat menghasilkan rekam jejak aktivitas usaha yang memiliki nilai penting dalam memperluas akses pembiayaan.
Selama ini, salah satu kendala yang dihadapi sebagian UMKM adalah keterbatasan dokumentasi transaksi dan informasi keuangan yang dapat digunakan lembaga keuangan untuk menilai kelayakan kredit.
Dengan semakin banyak transaksi yang tercatat secara digital, pelaku usaha memiliki data aktivitas bisnis yang lebih terukur. Rekam jejak tersebut dapat menjadi salah satu basis dalam proses credit scoring.
Buka Akses UMKM Unbankable
Pemerintah berharap digitalisasi dapat membantu pelaku UMKM yang selama ini belum memiliki akses optimal terhadap lembaga perbankan.
Pelaku UMKM yang sebelumnya masuk kategori unbankable diharapkan secara bertahap dapat menjadi bankable seiring meningkatnya rekam jejak transaksi dan kapasitas usaha.
Digitalisasi juga tidak berhenti pada sistem pembayaran. Pemerintah mendorong pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau AI, untuk membantu UMKM meningkatkan produktivitas.
Pemanfaatan AI dinilai dapat membuka peluang bagi pelaku usaha untuk meningkatkan efisiensi, mengembangkan strategi pemasaran, serta memperluas pasar.
Selain teknologi, pemerintah juga mendorong pelaku UMKM memanfaatkan Program Magang Nasional sebagai bagian dari penguatan kapasitas sumber daya manusia.
Pembiayaan UMKM Terus Diperkuat
Penguatan digitalisasi berjalan beriringan dengan kebijakan memperluas pembiayaan UMKM.
Data Juni 2026 menunjukkan kredit UMKM mencapai Rp1.519,1 triliun, tumbuh 1,05 persen secara tahunan. Angka tersebut meningkat dibandingkan pertumbuhan kredit UMKM pada Mei 2026 yang tercatat 0,60 persen.
Airlangga bahkan mendorong agar target total pembiayaan UMKM dapat ditingkatkan menjadi Rp2.000 triliun.
Menurutnya, peningkatan tersebut penting untuk menjangkau pelaku usaha yang memiliki potensi berkembang tetapi masih menghadapi kesenjangan pembiayaan.
Literasi dan Inklusi Keuangan Meningkat
Transformasi digital UMKM juga berlangsung ketika tingkat inklusi dan literasi keuangan masyarakat menunjukkan peningkatan.
Berdasarkan SNLIK 2026 OJK, indeks inklusi keuangan nasional meningkat menjadi 93,61 persen, dari 92,74 persen pada 2025. Sementara indeks literasi keuangan nasional mencapai 69,57 persen.
Airlangga menilai peningkatan literasi dan inklusi merupakan perkembangan positif. Namun, ia mengingatkan bahwa tujuan akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Masyarakat yang telah memiliki rekening dan akses terhadap layanan keuangan perlu dibekali kemampuan untuk memahami serta memanfaatkan instrumen keuangan secara bijak.
Ekonomi Indonesia Tetap Tumbuh
Dorongan digitalisasi dan pembiayaan UMKM dilakukan di tengah kondisi ekonomi nasional yang masih menunjukkan ketahanan.
Ekonomi Indonesia pada semester I 2026 tumbuh 5,45 persen secara c-to-c. Inflasi Juli 2026 tercatat 2,28 persen, sementara Indeks Keyakinan Konsumen berada di level optimistis 116,8.
PMI Manufaktur juga kembali berada di zona ekspansif dengan angka 50,2. Cadangan devisa Indonesia tercatat mencapai USD145,3 miliar.
Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto mengatakan bahwa penguatan ekosistem pembiayaan harus berjalan bersama peningkatan kapasitas UMKM.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah, sektor keuangan, dunia usaha, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi faktor penting agar pembiayaan dapat memberikan dampak nyata terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.