 |
| Para manajer yang telah resmi dilantik selanjutnya akan ditempatkan di berbagai koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah. (Foto: Istimewa). |
Suara Time, Jakarta – Pemerintah telah menyelesaikan tahapan persiapan dan pelantikan para manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih). Para manajer yang telah resmi dilantik selanjutnya akan ditempatkan di berbagai koperasi sesuai kebutuhan di masing-masing daerah.
Berdasarkan data kebutuhan sumber daya manusia, pemerintah menyiapkan sekitar 30.000 posisi manajer untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Selain itu, tersedia 5.476 posisi pegawai dan manajer untuk mendukung operasional Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). Dengan demikian, total kebutuhan tenaga manajerial dan pegawai pada dua program tersebut mencapai 35.476 orang.
Hingga kini pemerintah belum mengumumkan secara resmi besaran gaji yang akan diterima para manajer Kopdes. Meski demikian, beredar informasi bahwa kisaran gaji berada di rentang Rp8 juta hingga Rp16 juta per bulan. Apabila menggunakan asumsi nominal terendah sebesar Rp8 juta, maka kebutuhan anggaran gaji untuk 35.476 orang diperkirakan mencapai sekitar Rp283,8 miliar setiap bulan.
Pendanaan gaji tersebut akan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) selama masa transisi dua tahun pertama. Setelah periode tersebut berakhir, tanggung jawab pembayaran gaji akan dialihkan sepenuhnya kepada koperasi masing-masing yang diharapkan telah mampu beroperasi secara mandiri.
"Sementara (gaji manajer KDKMP dari) APBN selama dua tahun. Setelah itu kan mandiri," ujar Ferry Juliantono, sebagaimana dikutip dari DetikFinance.
Jika asumsi gaji minimal Rp8 juta per bulan digunakan selama 24 bulan, maka total anggaran yang dibutuhkan negara untuk membayar gaji sekitar 35.476 manajer dan pegawai diperkirakan mencapai sekitar Rp6,8 triliun. Nilai tersebut baru mencakup kebutuhan pada tahap awal, sementara pemerintah sebelumnya menargetkan pembentukan sekitar 70.000 hingga 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di seluruh Indonesia.
Program pembentukan Kopdes Merah Putih sendiri menjadi salah satu upaya pemerintah dalam memperkuat ekonomi desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi. Selain anggaran operasional, pembangunan sarana dan permodalan koperasi juga didukung melalui dana APBN serta skema pembiayaan dari perbankan.
Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai besarnya anggaran yang dialokasikan untuk program ini perlu diimbangi dengan tata kelola yang transparan dan indikator kinerja yang jelas. Mereka menilai keberhasilan program tidak hanya diukur dari besarnya dana yang digelontorkan, tetapi juga dari kemampuan koperasi menghasilkan manfaat ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, serta mencapai kemandirian setelah masa pendanaan pemerintah berakhir.