 |
| Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian melakukan groundbreaking atau peletakan batu pertama pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Biak Numfor, Papua. (Foto: Dok/Ist). |
Dalam kegiatan tersebut, Tito Karnavian menegaskan bahwa program Sekolah Rakyat merupakan bentuk perhatian negara terhadap masyarakat kurang mampu, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.
Menurut Mendagri, Presiden Prabowo Subianto memiliki perhatian besar terhadap rakyat kecil. Salah satu bentuk perhatian tersebut diwujudkan melalui kebijakan pembangunan Sekolah Rakyat yang ditujukan untuk memberikan kesempatan pendidikan kepada anak-anak terlantar dan kelompok masyarakat yang membutuhkan.
Tito menjelaskan, gagasan Sekolah Rakyat berangkat dari keprihatinan Presiden Prabowo terhadap kondisi anak-anak terlantar. Pemerintah, kata dia, memiliki tanggung jawab konstitusional untuk memberikan perlindungan serta memastikan mereka memperoleh kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak.
Hal tersebut sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 Pasal 34 Ayat (1) yang menyatakan bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
“Terlintaslah ide beliau (Presiden Prabowo) ‘Kita harus memelihara anak-anak terlantar’. Salah satunya, dengan cara diberikan sekolah untuk mereka supaya mereka tidak lagi menjadi pengemis seperti bapaknya, supaya mereka tidak lagi jadi pemulung seperti bapaknya. Mereka harus naik kelas, dan itu tanggung jawab negara,” ujar Tito.
Sekolah Rakyat Sasar Masyarakat Prasejahtera
Mendagri menjelaskan, program Sekolah Rakyat berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial (Kemensos). Program ini menyasar anak-anak dari kelompok masyarakat prasejahtera, terutama mereka yang masuk dalam kategori desil 1 dan 2.
Konsep pendidikan Sekolah Rakyat dirancang berbasis asrama. Dengan konsep tersebut, peserta didik tidak hanya mendapatkan pendidikan formal, tetapi juga memperoleh berbagai fasilitas penunjang yang seluruh pembiayaannya ditanggung oleh negara.
Pemerintah juga menyiapkan tenaga pendidik serta fasilitas pendidikan yang mendukung proses pembelajaran. Pembinaan program berada di bawah koordinasi Kemensos, sedangkan pemerintah daerah turut berperan dalam memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing.
Dalam hal ini, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memiliki tugas untuk mengoordinasikan pemerintah daerah agar memberikan dukungan terhadap program Sekolah Rakyat, termasuk dalam penyediaan lahan pembangunan.
Biak Numfor Dinilai Proaktif
Tito Karnavian mengungkapkan bahwa respons pemerintah daerah terhadap program Sekolah Rakyat tidak seluruhnya sama. Beberapa daerah langsung menunjukkan kesiapan untuk mendukung pembangunan sekolah tersebut.
Di wilayah Papua, menurut Tito, terdapat sejumlah daerah yang sejak awal menunjukkan sikap proaktif, di antaranya Jayapura, Sarmi, dan Biak Numfor.
“Dan salah satunya yang proaktif adalah Bupati Biak. Kalau beliau tidak nyiapkan ini, tidak akan jadi ini barang. Ya makanya tadi di Papua sendiri cuma tiga yang menyambut, Jayapura, Sarmi, dan Biak,” kata Tito.
Kesiapan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor dalam menyediakan lahan menjadi salah satu faktor penting yang memungkinkan pembangunan Sekolah Rakyat di daerah tersebut dapat direalisasikan.
Program Sekolah Rakyat Terus Diperluas
Program Sekolah Rakyat sebelumnya telah diresmikan secara serentak oleh Presiden Prabowo Subianto. Tito menyebut sebanyak 166 Sekolah Rakyat telah diresmikan dari Banjarbaru, Kalimantan Selatan, pada Januari 2026.
Setelah peresmian tersebut, pembangunan Sekolah Rakyat terus dilanjutkan di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum (PU) turut terlibat dalam pembangunan infrastruktur sekolah dengan menggunakan prototipe bangunan yang sama.
Perluasan program tersebut diharapkan dapat memperluas akses pendidikan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga kurang mampu di berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan Tanah Papua.
Mendagri Ajak Kepala Daerah Dukung Sekolah Rakyat
Dalam kesempatan tersebut, Tito Karnavian juga mengajak seluruh kepala daerah di Tanah Papua untuk mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat.
Menurutnya, keberhasilan program tersebut membutuhkan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dukungan daerah, khususnya dalam penyediaan lahan dan berbagai kebutuhan pendukung, dinilai menjadi bagian penting dalam mempercepat pembangunan Sekolah Rakyat.
Tito menilai keberadaan Sekolah Rakyat tidak hanya berkaitan dengan pendidikan, tetapi juga menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memutus rantai kemiskinan.
Melalui pendidikan yang layak, anak-anak dari keluarga prasejahtera diharapkan memiliki kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup dan memperoleh masa depan yang lebih baik.
“Saya juga merasa bangga karena bisa melakukan groundbreaking di sini … Saya terima kasih dan merasa terhormat,” tandas Tito.
Kegiatan groundbreaking pembangunan Sekolah Rakyat di Biak Numfor turut dihadiri Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) Tri Tito Karnavian, Wakil Gubernur Papua Aryoko Alberto Ferdinand Rumaropen, Bupati Biak Numfor Markus Octovianus Mansnembra beserta istri, Ketua DPRD Biak Numfor Daniel Rumanasen, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Biak Numfor.
Pembangunan Sekolah Rakyat di Biak Numfor diharapkan menjadi salah satu langkah konkret pemerintah dalam menghadirkan akses pendidikan yang lebih merata bagi masyarakat Papua, khususnya anak-anak dari keluarga prasejahtera.