Egy Wahyudhi, Arisya Fatiha A.Z, Ravi Siraj, dan Fery Suseno, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Kolom - Perkembangan tata kelola pemerintahan yang semakin dinamis menuntut adanya sumber daya manusia yang tidak hanya memiliki kemampuan akademik yang baik, tetapi juga memiliki pengalaman praktis dalam memahami berbagai aspek penyelenggaraan pemerintahan. Menjawab kebutuhan tersebut, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang (FH UMM) menyelenggarakan Program Magang Mandiri sebagai bagian dari implementasi pembelajaran berbasis pengalaman (experiential learning) yang bertujuan untuk memperkuat kompetensi mahasiswa dalam dunia kerja, khususnya pada bidang hukum dan pemerintahan.

Salah satu instansi yang menjadi mitra pelaksanaan program magang adalah Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Instansi ini memiliki peran strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui pelaksanaan tugas di bidang penyusunan produk hukum daerah, dokumentasi dan informasi hukum, harmonisasi peraturan perundang-undangan, bantuan hukum, serta pelayanan hukum bagi perangkat daerah. Melalui penempatan di instansi tersebut, mahasiswa memperoleh kesempatan untuk memahami secara langsung bagaimana hukum administrasi negara diterapkan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selama pelaksanaan magang, mahasiswa terlibat dalam berbagai kegiatan yang mendukung tugas dan fungsi Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Salah satu kegiatan utama yang dilakukan adalah inventarisasi dan pengelolaan produk hukum daerah. Kegiatan ini mencakup penelaahan terhadap Peraturan Daerah (Perda), Peraturan Wali Kota (Perwal), Keputusan Wali Kota, serta berbagai dokumen hukum lainnya yang menjadi dasar pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam proses inventarisasi tersebut, mahasiswa melakukan identifikasi terhadap status keberlakuan suatu peraturan, baik yang masih berlaku, telah dicabut, maupun yang telah mengalami perubahan. Selain itu, mahasiswa juga mempelajari substansi hukum yang terkandung dalam berbagai regulasi daerah untuk memahami tujuan pembentukannya serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Kegiatan ini memberikan pengalaman yang berharga dalam meningkatkan kemampuan analisis hukum serta pemahaman terhadap sistem peraturan perundang-undangan di tingkat daerah.

Selain melakukan inventarisasi produk hukum, mahasiswa juga berpartisipasi dalam kegiatan pengarsipan dan digitalisasi dokumen hukum daerah. Berbagai dokumen berupa Peraturan Daerah, Peraturan Wali Kota, Keputusan Wali Kota, dan dokumen administrasi hukum lainnya dipindai, diklasifikasikan, serta disusun secara sistematis guna mendukung pengelolaan arsip yang lebih tertib dan efisien. Kegiatan ini menunjukkan pentingnya dokumentasi hukum sebagai bagian dari upaya menjaga ketersediaan informasi hukum yang akurat dan mudah diakses oleh masyarakat maupun perangkat daerah.

Pengalaman lain yang tidak kalah penting diperoleh melalui keterlibatan mahasiswa dalam pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kota Malang. JDIH merupakan sarana yang digunakan untuk menghimpun, mengelola, dan menyebarluaskan produk hukum kepada masyarakat secara terbuka. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memperoleh pemahaman mengenai pentingnya keterbukaan informasi hukum sebagai salah satu prinsip good governance yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Sebagai bagian dari upaya pengembangan informasi hukum, mahasiswa juga menyusun artikel ilmiah yang membahas peran JDIH Kota Malang dalam mendukung keterbukaan informasi hukum di era digital. Penyusunan artikel tersebut dilakukan melalui proses pengumpulan data, penelaahan literatur, observasi langsung, serta analisis terhadap sistem pengelolaan informasi hukum yang diterapkan oleh Pemerintah Kota Malang. Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kemampuan menulis ilmiah, tetapi juga memperluas wawasan mahasiswa mengenai transformasi digital dalam pelayanan hukum.

Dalam bidang edukasi hukum kepada masyarakat, mahasiswa turut berpartisipasi dalam pembuatan video edukasi mengenai proses mediasi sebagai salah satu alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Proses pembuatan video dimulai dari penyusunan konsep, pembuatan naskah, pengambilan gambar, hingga tahap penyuntingan. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa memahami pentingnya penyebarluasan informasi hukum yang mudah dipahami oleh masyarakat sebagai bagian dari upaya peningkatan kesadaran hukum.

Selain video edukasi mediasi, mahasiswa juga terlibat dalam pembuatan konten kampanye anti korupsi yang bertujuan untuk mendukung pembangunan budaya integritas di lingkungan pemerintahan dan masyarakat. Kegiatan ini menjadi bentuk kontribusi nyata mahasiswa dalam mendukung upaya pencegahan tindak pidana korupsi melalui pendekatan edukatif dan persuasif.

Mahasiswa juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti pengenalan aplikasi SIPELANA KUDA yang digunakan dalam mendukung pelayanan hukum berbasis digital. Melalui kegiatan ini, mahasiswa memahami bagaimana teknologi informasi dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik serta mempermudah koordinasi dan pengelolaan informasi hukum di lingkungan pemerintahan daerah. Pengalaman tersebut memberikan gambaran bahwa transformasi digital telah menjadi kebutuhan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan modern.

Tidak hanya memperoleh pengalaman teknis, mahasiswa juga mendapatkan kesempatan untuk mengikuti berbagai rapat, diskusi, dan kegiatan koordinasi yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang. Melalui kegiatan tersebut, mahasiswa dapat memahami proses pengambilan keputusan, mekanisme koordinasi antar perangkat daerah, serta pentingnya komunikasi yang efektif dalam pelaksanaan tugas pemerintahan.

Program Magang Mandiri ini memberikan manfaat yang sangat besar dalam membentuk kompetensi mahasiswa di bidang hukum administrasi negara. Berbagai kegiatan yang dilaksanakan selama magang mampu memperkuat pemahaman mahasiswa mengenai hubungan antara teori yang dipelajari di bangku perkuliahan dengan praktik yang terjadi di lapangan. Mahasiswa tidak hanya memahami konsep hukum secara normatif, tetapi juga mampu melihat bagaimana hukum diterapkan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain peningkatan kompetensi akademik, program magang juga memberikan dampak positif terhadap pengembangan kemampuan non-akademik mahasiswa. Kedisiplinan, tanggung jawab, kemampuan bekerja sama dalam tim, keterampilan komunikasi, kemampuan beradaptasi dengan lingkungan kerja, serta etika profesional merupakan nilai-nilai yang diperoleh selama pelaksanaan magang. Kompetensi tersebut menjadi bekal penting bagi mahasiswa dalam menghadapi dunia kerja di masa mendatang.

Melalui Program Magang Mandiri di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Malang, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang memperoleh pengalaman yang komprehensif mengenai penyelenggaraan hukum pemerintahan daerah. Program ini tidak hanya menjadi sarana pembelajaran praktis, tetapi juga menjadi wadah untuk mengembangkan kapasitas diri sebagai calon sarjana hukum yang kompeten, profesional, dan siap berkontribusi dalam pembangunan hukum di Indonesia. Dengan pengalaman yang diperoleh selama magang, mahasiswa diharapkan mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan yang dimiliki untuk mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

 

*) Penulis adalah Egy Wahyudhi, Arisya Fatiha A.Z, Ravi Siraj, dan Fery Suseno, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.