Tiga Ancaman Baru Keuangan Global: Dari Suku Bunga "High & Dry" hingga Utang yang Membeludak

Jerome powell, ketua the Fed / federal reverse AS. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Kolom — Perekonomian global sedang memasuki fase paling berbahaya sejak pandemi COVID-19. Di tengah konflik Timur Tengah yang belum mereda, tekanan tiga dimensi, suku bunga yang terjebak tinggi (high & dry), lonjakan utang global menuju 100 persen PDB, serta hegemoni dolar AS yang justru menguat ke rekor tertinggi, kini mengancam stabilitas keuangan internasional dan berpotensi memicu gelombang krisis baru di negara berkembang.

Kebuntuan Kebijakan Moneter: Suku Bunga "High & Dry" di Tengah Stagflasi

Dalam sepekan terakhir, bank-bank sentral utama dunia menunjukkan sinkronisasi yang mengkhawatirkan: tidak ada yang berani bergerak. Federal Reserve (The Fed) mempertahankan suku bunga di kisaran 3,50%–3,75% pada pertemuan terakhir di bawah kepemimpinan Jerome Powell, dengan voting delapan berbanding empat, tiga di antaranya mendukung penahanan namun menolak pernyataan yang mengarah pada pelonggaran kebijakan .

Bank of England dan European Central Bank (ECB) mengikuti langkah serupa. ECB mempertahankan suku bunga deposito di 2%, sementara Bank of England juga menahan suku bunga di 3,75% . Satu-satunya outlier adalah Bank of Japan (BoJ) yang justru mempertahankan suku bunga di 0,75% dengan hasil voting enam berbanding tiga, tiga anggota mendorong kenaikan ke 1% .

Apa yang membuat skenario ini berbeda dari siklus sebelumnya adalah ketiadaan panduan masa depan (forward guidance). Tidak ada bank sentral yang berani menyatakan secara tegas arah kebijakan selanjutnya .

Penyebabnya jelas: ekonomi global memasuki fase stagflasi - kombinasi pertumbuhan melambat dan inflasi yang kembali melonjak akibat harga energi pascakonflik Iran. Data terbaru menunjukkan PDB AS kuartal I-2026 hanya tumbuh 2% secara tahunan, di bawah ekspektasi. Namun inflasi PCE, indikator favorit The Fed, justru melonjak ke 3,5%, level tertinggi dalam tiga tahun terakhir. Kawasan Euro juga menunjukkan gejala serupa: pertumbuhan hampir stagnan sementara inflasi kembali menyentuh 3% .

Seorang analis Bitunix menggambarkan situasi ini sebagai "jebakan kebijakan" klasik: "Jika bank sentral terus mempertahankan suku bunga tinggi, ekonomi akan semakin mendingin. Namun jika memangkas terlalu cepat, harga minyak yang tinggi dan tekanan rantai pasok dapat menyebabkan inflasi lepas kendali lagi" .

Situasi ini diperparah oleh fakta bahwa penghentian permusuhan di Timur Tengah masih rapuh. Meskipun pejabat AS mengklaim "permusuhan telah berakhir," Israel memperingatkan kemungkinan aksi lanjutan terhadap Iran, dan blokade efektif Selat Hormuz belum berakhir .

Hegemoni Dolar AS Tak Terbantahkan: Pangsa Sentuh Rekor 51,1%

Di tengah wacana de-dolarisasi yang digaungkan negara-negara BRICS, data berbicara lain. Menurut laporan terbaru SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication) untuk Maret 2026, pangsa dolar AS dalam transaksi internasional melonjak ke rekor 51,1% , naik signifikan dari 49,2% pada bulan sebelumnya .

Ini adalah level tertinggi sejak SWIFT merevisi metode pengumpulan data pada 2023. Kenaikan ini terjadi di tengah gejolak geopolitik pasca-serangan udara AS dan Israel terhadap Iran pada akhir Februari, yang memicu aksi jual aset berisiko global, lonjakan harga minyak, serta peningkatan permintaan terhadap dolar sebagai aset safe haven .

Morgan Stanley (sebagaimana dikutip berbagai sumber) menegaskan: "Pelemahan dolar yang terjadi tahun lalu tidak serta-merta menurunkan perannya sebagai mata uang cadangan maupun basis pasar modal global" .

Di belakang dolar, Euro hanya menguasai sekitar 21% transaksi SWIFT, diikuti Poundsterling, Yen, Yuan China, dan Dolar Kanada .

Peringatan penting: SWIFT tidak mencakup seluruh pasar valas harian senilai US$9,5 triliun. Selain itu, sejak perang Rusia-Ukraina, SWIFT telah mengeluarkan sejumlah bank besar Rusia dari layanannya . Namun demikian, data ini tetap menjadi indikator paling otoritatif mengenai arus pembayaran lintas batas.

Alarm IMF: Utang Global Menuju 100% PDB, Subsidi BBM Justru Memperburuk Krisis

Ancaman paling sistemik datang dari sisi fiskal. Dalam laporan Fiscal Monitor edisi April 2026 yang dirilis di Washington DC pada 15 April lalu, Dana Moneter Internasional (IMF) mengeluarkan peringatan keras: utang publik global mencapai 93,9% PDB pada 2025 dan diproyeksikan menembus 100% PDB pada 2029—lebih cepat setahun dari perkiraan sebelumnya .

Ini akan menjadi beban utang tertinggi sejak Perang Dunia II, dan diproyeksikan terus naik hingga 102,3% PDB pada 2031 .

Yang lebih mengkhawatirkan adalah perubahan struktur kepemilikan utang. Rodrigo Valdes, Direktur Departemen Fiskal IMF yang baru, memperingatkan bahwa porsi utang yang dipegang oleh hedge fund dan investor non-bank (nonbank financial intermediation) semakin besar. Investor ini dinilai sebagai "tangan yang kurang kokoh untuk memegang utang dalam jangka panjang" dan lebih sensitif terhadap sentimen pasar .

Selain itu, durasi utang global semakin pendek, yang berarti dinamika utang lebih sensitif terhadap kondisi jangka pendek .

Serangan Khusus IMF: Hentikan Subsidi BBM

Dalam konferensi pers peluncuran Fiscal Monitor, Valdes secara blak-blakan mengkritik kebijakan subsidi energi yang masih diterapkan banyak negara untuk meredam gejolak harga.

"Kita tidak punya minyak. Kita tidak punya energi. Energi harus menjadi lebih mahal bagi semua orang, sehingga penyesuaian terjadi dan kita mengurangi konsumsi," tegas Valdes .

Ia menjelaskan bahwa subsidi harga BBM secara luas (broad-based subsidies) justru menciptakan efek tumpahan internasional (international spillovers). Jika sebagian besar negara menekan harga energi di dalam negeri, beban penyesuaian akan ditanggung oleh segelintir negara yang membiarkan harga mengambang bebas. Akibatnya, harga minyak global menjadi dua kali lipat lebih tinggi dari yang seharusnya .

"Jika negara menekan sinyal harga, harga global akan lebih tinggi... Sangat penting untuk memberikan sinyal harga sehingga permintaan dapat menyesuaikan diri," ujar Valdes kepada Reuters .

Sebagai alternatif, IMF merekomendasikan bantuan tunai yang ditargetkan dan bersifat sementara (targeted, temporary cash transfers) kepada masyarakat paling rentan, bukan subsidi menyeluruh yang boros anggaran, regresif, dan sulit dicabut .

Kabar baiknya, Valdes menegaskan bahwa dunia saat ini belum berada dalam kondisi krisis seperti COVID-19. Namun ia memperingatkan: "Semakin lama Anda menunda langkah-langkah konsolidasi fiskal, akan semakin berat upaya yang diperlukan di masa depan, dan semakin tinggi risiko menghadapi konsolidasi yang tidak tertib" .

Dampak bagi Negara Berkembang

Kombinasi tiga tekanan ini—suku bunga tinggi berkepanjangan, dolar yang terus menguat, dan utang yang membengkak, menciptakan perfect storm bagi negara berkembang, termasuk Indonesia.

Pertama, meningkatnya biaya utang luar negeri. Dengan suku bunga acuan The Fed di 3,75%, imbal hasil obligasi pemerintah AS (Treasury yield) tetap menarik, mendorong aliran modal keluar dari pasar negara berkembang. Kedua, depresiasi mata uang lokal. Penguatan dolar memberikan tekanan langsung pada nilai tukar rupiah dan mata uang emerging market lainnya.

Ketiga, terbatasnya ruang fiskal. Pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit: menaikkan harga energi untuk menjaga anggaran (berisiko memicu gejolak sosial) atau mempertahankan subsidi (berisiko memperbesar defisit dan memperpanjang tekanan inflasi global).

*) Penulis adalah Nakia Azhar, Nilam Tyasmitha, dan Sania Lutfianisa, Mahasiswa Prodi Manajemen Universitas Pancasakti Tegal.