.png)
Jakarta, 25 April 2026 - Saya mencermati pernyataan Gubernur Kalimantan Timur yang beredar sejak 23 April 2026, khususnya penggunaan analogi relasi keluarga Presiden Republik Indonesia dalam menjelaskan penempatan kerabat dalam struktur Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP).
Dalam ruang publik yang sehat, penggunaan figur nasional sebagai pembenaran atas kebijakan kepegawaian di tingkat daerah bukanlah pendekatan yang tepat. Kebijakan yang bersumber dari anggaran publik harus berdiri di atas argumentasi yang objektif, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara institusional—bukan melalui perbandingan yang bersifat personal.
Prinsip meritokrasi dan transparansi bukan sekadar norma ideal, melainkan fondasi dasar dalam tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik hanya dapat dijaga apabila setiap keputusan, terutama yang menyangkut penempatan jabatan, didasarkan pada kompetensi dan kebutuhan riil masyarakat.
Saya mendorong agar Gubernur Kalimantan Timur dapat memberikan klarifikasi yang substansif mengenai dasar penempatan tersebut, sehingga ruang publik tidak dipenuhi oleh interpretasi yang berpotensi menimbulkan polemik yang tidak perlu.
“Untuk Gubernur Kalimantan Timur, jabatan publik tidak dapat dibenarkan melalui analogi personal—ia hanya sah ketika didasarkan pada meritokrasi, transparansi, dan akuntabilitas kepada masyarakat.” Ujar James Karnadi Ketua Umum AMAN
Dalam konteks pembangunan daerah yang semakin kompleks, kepemimpinan dituntut untuk menjaga ketenangan, fokus, dan kejernihan dalam komunikasi publik. Integritas dalam pengambilan keputusan akan selalu menjadi penentu utama marwah kepemimpinan.
Akuntabilitas publik bukan pilihan. Ia adalah kewajiban.
Komentar0