 |
| Faisal Tahadju, ST., M.Si., ditunjuk sebagai perwakilan BPBD Kabupaten Morowali Utara. (Foto: Sok/Ist). |
Suara Time, Jakarta– Upaya meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah daerah dalam menghadapi risiko bencana terus dilakukan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Melalui Pusat Pendidikan dan Pelatihan Penanggulangan Bencana (Pusdiklat PB BNPB), aparatur pemerintah daerah dipanggil untuk mengikuti Pelatihan Perencanaan Kontingensi Terpadu Angkatan 3 Tahun 2026.
Salah satu peserta yang mengikuti program tersebut adalah Faisal Tahadju, ST., M.Si., yang ditunjuk sebagai perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Morowali Utara.
Pelatihan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kemampuan aparatur dalam perencanaan dan penanggulangan bencana, khususnya dalam menghadapi kondisi darurat, krisis, maupun potensi bencana yang dapat terjadi di masa mendatang.
Berdasarkan surat pemanggilan resmi bernomor B-203/BNPB/PUSDIKLAT/DL.02.01/09/2026, yang ditandatangani Kepala Pusdiklat PB BNPB, Dr. Kheriawan, M.M., pelatihan dijadwalkan berlangsung selama lima hari, mulai Senin, 21 September hingga Jumat, 25 September 2026.
Seluruh rangkaian pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting dan pembelajaran mandiri atau asynchronous learning. Peserta akan mengikuti pembelajaran dengan total 53 Jam Pelajaran (JP).
Tingkatkan Kemampuan Perencanaan Kebencanaan
Pelatihan Perencanaan Kontingensi ditujukan untuk meningkatkan kemampuan individu, organisasi, maupun perangkat daerah dalam menyusun strategi menghadapi situasi darurat, krisis, atau bencana yang berpotensi terjadi.
Kemampuan tersebut menjadi penting karena penanganan bencana membutuhkan perencanaan yang matang, koordinasi lintas sektor, serta kemampuan mengambil keputusan secara cepat dan terukur ketika kondisi darurat berlangsung.
Selama pelatihan, Faisal Tahadju bersama puluhan peserta dari berbagai daerah di Indonesia dibebaskan dari tugas rutin kedinasan agar dapat mengikuti seluruh rangkaian pembelajaran secara maksimal.
Para peserta akan memperoleh materi dari Widyaiswara dan praktisi kebencanaan BNPB, termasuk pembelajaran yang berkaitan dengan penyusunan dokumen rencana kontingensi.
Faisal Tahadju menyampaikan apresiasinya terhadap pelaksanaan program peningkatan kapasitas aparatur tersebut.
> “Saya sangat mengapresiasi langkah Pusdiklat PB BNPB yang terus konsisten memfasilitasi peningkatan kapasitas aparatur daerah. Meskipun dilaksanakan secara online, kurikulum dan struktur pembelajaran 53 JP yang disiapkan sangat padat dan komprehensif, mencakup aspek teoretis hingga praktik penyusunan dokumen riil yang sangat kami butuhkan di daerah,” ungkap Faisal.
Kesiapsiagaan Harus Menjadi Kepastian
Menurut Faisal, pelatihan tersebut tidak hanya menjadi kesempatan untuk memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga membawa tanggung jawab untuk mengimplementasikan hasil pembelajaran di daerah masing-masing.
Ia menilai kesiapsiagaan menghadapi bencana harus dipersiapkan meskipun waktu dan bentuk bencana yang akan terjadi tidak dapat dipastikan.
> “Bencana adalah ketidakpastian di masa depan, namun kesiapsiagaan kita harus menjadi sebuah kepastian. Pesan saya untuk seluruh rekan-rekan kebencanaan, mari kita serap ilmu ini dengan maksimal agar sekembalinya ke instansi masing-masing, kita mampu menjadi motor penggerak dan pemimpin yang andal,” katanya.
Faisal juga menekankan pentingnya kolaborasi antara perangkat daerah dan masyarakat dalam membangun strategi menghadapi keadaan darurat.
> “Kita harus bisa merangkul seluruh elemen perangkat daerah dan masyarakat dalam menyusun strategi kedaruratan yang matang demi meminimalkan risiko bencana di Morowali Utara,” tambahnya.
Peserta Wajib Penuhi Ketentuan Kelulusan
Dalam pelaksanaan pelatihan, BNPB menempatkan kedisiplinan dan partisipasi aktif peserta sebagai bagian penting dari proses evaluasi.
Untuk dinyatakan lulus dan memperoleh sertifikat, peserta diwajibkan memenuhi minimal 90 persen kehadiran, mengikuti pre-test dan post-test, serta mempresentasikan dokumen rencana kontingensi pada hari terakhir pelatihan.
Keterlibatan peserta dalam seluruh tahapan tersebut diharapkan tidak berhenti pada pemenuhan persyaratan pelatihan. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh diharapkan dapat diterapkan dalam penyusunan perencanaan kebencanaan di masing-masing daerah.
Bagi Kabupaten Morowali Utara, keikutsertaan perwakilan BPBD dalam pelatihan tersebut menjadi bagian dari penguatan kapasitas aparatur dalam menghadapi potensi bencana.
Dengan peningkatan kompetensi di bidang perencanaan kontingensi, aparatur kebencanaan diharapkan mampu memperkuat koordinasi, menyusun strategi kedaruratan secara terukur, serta meningkatkan kesiapsiagaan bersama pemerintah daerah dan masyarakat.