 |
| Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan bahwa pemerintah tengah melakukan restrukturisasi besar-besaran terhadap BUMN. (Foto: Dok/Ist). |
Dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (14/8/2026), Prabowo mengatakan pemerintah telah menutup sebanyak 290 BUMN.
Presiden menjelaskan, proses pembenahan tersebut bermula ketika pemerintah membentuk Danantara dan menemukan terdapat sekitar 1.074 BUMN beserta anak dan cucu perusahaan.
Menurut Prabowo, jumlah tersebut terlalu besar dan menyebabkan munculnya berbagai persoalan, mulai dari perusahaan yang tidak produktif hingga struktur organisasi yang terlalu gemuk.
“Ketika kita bentuk Danantara, kita menemukan ada 1.074 BUMN beserta anak dan cucu usahanya. Terlalu banyak yang tidak produktif. Terlalu banyak lapisan direksi dan komisaris,” ujar Prabowo dalam pidatonya.
Pemerintah kemudian mengambil langkah perampingan dengan mempertahankan perusahaan negara yang dinilai memiliki produktivitas serta mampu memberikan nilai tambah terhadap perekonomian.
Prabowo menyampaikan bahwa hingga saat ini sebanyak 290 BUMN telah ditutup. Pemerintah juga memasang target agar jumlah perusahaan negara yang tersisa pada akhir 2026 tidak lebih dari 300 perusahaan.
“Hari ini saya melaporkan kepada Majelis yang terhormat, kita telah tutup 290 BUMN. Pada akhir tahun ini, kita targetkan hanya memiliki paling banyak 300 BUMN,” tegasnya.
Dengan target tersebut, pemerintah diperkirakan masih akan melakukan penataan terhadap lebih dari 750 entitas BUMN dan perusahaan turunannya.
Presiden menyebut restrukturisasi tersebut sebagai salah satu langkah korporasi berskala sangat besar. Menurutnya, perampingan struktur BUMN juga berdampak terhadap penghematan biaya operasional.
Pemerintah, kata Prabowo, telah menghemat biaya overhead sekitar Rp50 triliun melalui proses restrukturisasi tersebut.
Dana yang sebelumnya digunakan untuk membiayai berbagai komponen yang dianggap tidak produktif akan dialihkan untuk mendukung investasi, industrialisasi, peningkatan pelayanan, dan program yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
Prabowo menegaskan, reformasi BUMN tidak hanya berorientasi pada pengurangan jumlah perusahaan. Pemerintah juga ingin memastikan perusahaan negara yang dipertahankan benar-benar memiliki peran strategis dan mampu menciptakan nilai tambah.
“Uang itu sekarang kita gunakan untuk investasi, untuk industrialisasi, untuk peningkatan pelayanan, dan hal-hal yang langsung bermanfaat bagi rakyat,” katanya.
Kebijakan tersebut menjadi bagian dari agenda pemerintah untuk memperkuat BUMN sebagai instrumen pembangunan ekonomi nasional sekaligus mendorong industrialisasi dan hilirisasi.