 |
| Mahasiswa asal Maluku Utara yang sedang menempuh pendidikan di Yogyakarta mulai mendorong penyusunan gagasan bersama mengenai masa depan daerah. (Foto: Dok/Ist). |
Forum tersebut tidak hanya membicarakan pilihan sistem ketatanegaraan, tetapi juga mengangkat persoalan ketimpangan pembangunan, pengelolaan sumber daya alam, kerusakan lingkungan, serta hubungan pemerintah pusat dan daerah.
Koordinator Forum Abdul Haris Nepe mengatakan gerakan tersebut lahir dari keresahan panjang mengenai kondisi pembangunan Maluku Utara.
Ia menegaskan bahwa forum bukan merupakan gerakan spontan untuk memisahkan Maluku Utara dari Indonesia. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan merupakan bentuk evaluasi dan kritik terhadap praktik hubungan pusat dan daerah.
Akan Disusun Naskah Konsensus Politik
Salah satu agenda utama yang disiapkan mahasiswa adalah menyusun kajian komprehensif mengenai kondisi Maluku Utara.
Kajian tersebut akan melihat sejarah hubungan pusat dan daerah, ketimpangan yang terjadi saat ini, posisi strategis Maluku Utara, persoalan lingkungan, serta kemungkinan arah kebijakan daerah pada masa mendatang.
“Hasil kajian ini akan kami rumuskan menjadi naskah konsensus politik anak muda Maluku Utara. Dokumen ini menjadi ikhtiar politik bersama yang akan diperjuangkan lintas generasi tanpa kompromi,” kata Abdul Haris.
Naskah tersebut diharapkan dapat menjadi dokumen yang merepresentasikan gagasan generasi muda Maluku Utara dalam melihat masa depan daerah.
Dorong Dialog dengan Elite Politik
Mahasiswa juga meminta elite politik lokal tidak mengabaikan keresahan yang berkembang di tengah masyarakat.
Mereka mendorong adanya ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa, pemerintah daerah, elite politik, dan kelompok masyarakat untuk membicarakan berbagai persoalan Maluku Utara secara terbuka.
Abdul Haris menilai generasi muda perlu mendapatkan ruang untuk terlibat dalam pembahasan arah pembangunan daerah.
“Kami mengajak mereka membuka ruang dialog bersama mahasiswa, khususnya yang berada di Yogyakarta untuk bersama-sama merumuskan arah masa depan Maluku Utara,” ujarnya.
Dalam konteks tersebut, federalisme dan referendum diposisikan sebagai bahan diskusi kritis, bukan sebagai keputusan final gerakan.
Mahasiswa juga menekankan pentingnya keadilan ekonomi dan ekologis dalam setiap kebijakan pembangunan. Mereka berharap gagasan yang lahir dari forum tersebut dapat berkembang menjadi pembahasan yang lebih luas di kalangan masyarakat Maluku Utara.
Forum di Yogyakarta tersebut sekaligus menjadi penanda bahwa mahasiswa ingin mengambil peran lebih besar dalam membicarakan masa depan Maluku Utara, bukan hanya sebagai kelompok akademik, tetapi sebagai bagian dari generasi yang memiliki kepentingan langsung terhadap arah pembangunan daerah.