 |
| Ilustrasi - (Foto: Pinteres). |
Suara Time, Kolom - Mungkin pagi ini kamu isi bensin, bayar ojek online, beli mie instan di warung. Semua terasa biasa saja. Tapi secara diam-diam, ada perang ribuan kilometer dari sini yang ikut menentukan berapa uang yang keluar dari dompetmu.
Pada
28 Februari 2026, Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran dalam operasi
militer besar yang mereka namai Operation Epic Fury dan Operation
Roaring Lion. Targetnya adalah fasilitas nuklir, sistem rudal, hingga pusat
komando Iran. Beberapa hari berselang, Trump mengumumkan tewasnya Pemimpin
Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Namun Iran tidak hanya tinggal diam.
Rudal-rudal balasan diluncurkan, dan pada 5 Maret 2026 Iran mengambil satu
keputusan yang langsung mengguncang ekonomi dunia, yaitu menutup Selat Hormuz.
Bagi
banyak orang Indonesia, nama Selat Hormuz mungkin hanya terdengar di berita.
Tapi di situlah sekitar 20 juta barel minyak melintas setiap harinya, setara
hampir seperlima konsumsi minyak seluruh dunia, berdasarkan data U.S. Energy
Information Administration (EIA). Begitu selat itu tertutup, sekitar 320 kapal
tanker terjebak, dan pasar energi global langsung panik. Harga minyak Brent
yang semula di kisaran 65 dolar AS per barel meroket menembus 100 hingga 119
dolar AS hanya dalam hitungan minggu. Minyak mentah Brent bahkan sempat
menyentuh 106 dolar AS per barel pada pertengahan Maret, naik lebih dari 40
persen dibandingkan akhir Februari. Harga gas alam cair (LNG) juga ikut
melonjak hampir 60 persen.
Tapi
bagaimana semua itu bisa sampai ke kantong rakyat Indonesia?
Jawabannya
ada pada tiga rantai yang bekerja bersamaan. Pertama, lonjakan harga minyak
dunia langsung membengkakkan beban subsidi BBM pemerintah. APBN 2026 disusun
dengan asumsi harga minyak di angka 70 dolar AS per barel. Namun harga aktualnya
malah melonjak ke 100 dolar lebih. Setiap kenaikan 1 dolar per barel saja
berpotensi menambah beban subsidi antara Rp7 hingga Rp10,3 triliun. Angka yang
tidak kecil untuk APBN yang memang sudah ketat.
Kedua,
ketidakpastian geopolitik memicu pelarian modal asing dari negara berkembang ke
aset yang dianggap lebih aman seperti dolar AS. Akibatnya pun kondisi rupiah
ikut tertekan. Per 7 April 2026, nilai tukar rupiah menyentuh Rp17.095 per
dolar AS, rekor penutupan terendah sepanjang sejarah Indonesia merdeka. Angka
ini jauh melampaui asumsi pemerintah di kisaran Rp16.500.
Ketiga,
rupiah yang melemah otomatis menaikkan biaya impor karena Indonesia membeli
minyak dengan dolar. Inilah yang disebut dengan imported inflation.
Peneliti INDEF Abdul Manap Pulungan memperingatkan bahwa efek berantai perang
ini berpotensi memukul bahan baku pangan dan industri manufaktur. Faktanya
sudah terasa: Ketua GINSI mencatat biaya impor pelaku usaha melonjak hingga 20
persen begitu rupiah jebol di level Rp17.000. Hasilnya, inflasi tahunan
Indonesia melompat ke 4,76 persen pada Februari 2026, tertinggi sejak Maret
2023.
Di
pasar tradisional, dampaknya konkret. Data Kementerian Perdagangan per 6 April
2026 menunjukkan minyak goreng sawit curah naik 4,99 persen dalam sebulan,
diikuti dengan harga bawang merah, daging sapi, gula, beras, dan terigu. Harga
BBM nonsubsidi seperti Pertamax dan Pertamina Dex juga sudah naik Rp200 hingga
Rp1.020 per liter sejak Maret. Pemerintah masih menahan harga Pertalite dan
Solar subsidi, tapi para pengamat mengingatkan bahwa pertahanan ini tidak akan
bertahan selamanya. Jika subsidi dilepas, Pertalite bisa melompat 15 hingga 20
persen ke kisaran Rp11.500 sampai Rp12.000 per liter.
Yang
paling terdampak bukan kelompok paling bawah yang terlindungi bansos, melainkan
kelas menengah yang tidak dapat subsidi tapi juga tidak kebal terhadap kenaikan
harga. Mandiri Institute mencatat kelas menengah Indonesia menyusut 1,1 juta
orang sepanjang 2025 menjadi hanya 46,7 juta jiwa. Upah riil tumbuh hanya 1,94
persen, jauh di bawah inflasi kebutuhan dasar. Tabungan kelompok berpenghasilan
rendah pun terkuras, turun dari rata-rata Rp4,2 juta menjadi Rp1,7 juta.
Lalu
apa yang harus kita lakukan?
Pertama,
audit pengeluaran sekarang juga. Pisahkan kebutuhan dari keinginan. Hentikan
langganan yang jarang dipakai dan dapat alihkan ke dana darurat. Lunasi utang
konsumtif berbunga tinggi sebelum kondisi makin mengetat. Kedua, jangan biarkan
uang diam di tabungan biasa karena nilainya akan tergerus inflasi. Instrumen
seperti emas dan Surat Berharga Negara (SBN) Ritel seperti ORI terbukti lebih
tahan inflasi, dengan modal mulai Rp1 juta dan dijamin penuh oleh
undang-undang. Ketiga, kurangi konsumsi BBM melalui efisiensi kendaraan dan
perawatan rutin. Keempat, perkuat dana darurat minimal untuk enam bulan ke
depan karena ketidakpastian geopolitik bisa jadi muncul kapan saja.
Di
level yang lebih besar, krisis ini sebenarnya sudah lama bisa diprediksi. Stok
BBM nasional hanya tersedia sekitar 20 hari, dan setiap guncangan harga minyak
selalu berujung pada tekanan fiskal yang sama. Sementara itu, Indonesia
sebenarnya menyimpan potensi energi terbarukan mencapai 3.687 gigawatt dari
matahari, angin, air, dan panas bumi. Analisis INDEF dan Systemiq menunjukkan
pengembangan energi terbarukan secara serius bisa memobilisasi investasi hingga
18 miliar dolar dan menambah 1 persen kontribusi terhadap PDB.
Konflik
Timur Tengah 2026 mengajarkan satu hal yang mahal, harga minyak di Selat Hormuz
dan harga beras di pasar tradisional kota kamu bukanlah dua dunia yang berbeda.
Mereka adalah dua ujung dari rantai yang sama. Memahami koneksi itu bukan
urusan ekonom saja, melainkan kebutuhan setiap warga negara yang ingin tahu
mengapa hidupnya bisa berubah hanya karena keputusan yang dibuat oleh suatu
negara yang walaupun jaraknya mencapai ribuan kilometer dari rumahnya.
*) Penulis adalah Ghulfam Alfarichi, Mahasiswa Universitas Pancasakti Tegal.
Komentar0