Suara Time, Kolom - Seringkali
kita mendengar percakapan di antara masyarakat perkotaan, kata yang kini selalu
hadir: smart. Smart city, smart
infrastructure, smart governance. Kata ini terdengar meyakinkan, modern,
dan penuh harapan terutama ketika dikaitkan dengan tantangan perubahan iklim
yang semakin mengancam. Tapi di balik pesona teknologi itu, ada pertanyaan
mendasar yang perlu kita ajukan dengan keras: siapa yang benar-benar
diuntungkan, dan siapa yang ditinggalkan?
Devid Saputra, Akademisi di UIN Raden Intan Lampung dan saat ini menempuh pendidikan di Sekolah Bisnis IPB University & MTI Universitas Pamulang. (Foto: Dok/Ist).
Sebuah kajian ilmiah yang baru saja diterbitkan dalam Jurnal City and Environment Interactions menganalisis hampir satu setengah ribu studi tentang kota pintar dan adaptasi iklim dari seluruh penjuru dunia. Temuannya menampar kesombongan teknokratis yang selama ini mendominasi wacana pembangunan perkotaan. Ya, investasi dalam kecerdasan buatan, Internet of Things, dan analisis big data terus melonjak. Tapi hasil nyata di lapangan? Hampir tidak terukur.
Ini bukan sekadar kritik akademis. Ini adalah persoalan keselamatan jutaan jiwa. Ketika sebuah kota menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk membangun sistem sensor banjir berbasis AI, pertanyaannya bukan hanya apakah sistemnya berfungsi secara teknis tetapi apakah warga di RT padat penduduk pinggir sungai itu yang paling membutuhkan peringatan dini, benar-benar dapat mengaksesnya? Apakah mereka memiliki ponsel pintar? Apakah mereka cukup melek digital untuk memahami notifikasi yang muncul?
Kajian tersebut secara eksplisit memperingatkan bahwa teknologi prediktif seperti peringatan banjir berbasis AI atau platform kesehatan cerdas dapat secara tidak sengaja mengecualikan permukiman informal dan kelompok yang terpinggirkan secara digital. Artinya, ketika bencana iklim datang, teknologi mahal itu justru melindungi mereka yang sudah aman, sementara mereka yang paling rentan dibiarkan berjuang sendiri.
Ada pula ironi yang lebih besar, industri teknologi digital tulang punggung kota pintar adalah salah satu kontributor emisi karbon yang tumbuh paling cepat di dunia. Pusat data global mengonsumsi energi listrik yang setara dengan konsumsi seluruh negara-negara besar. Penambangan lithium dan kobalt untuk baterai perangkat IoT meninggalkan luka ekologis yang dalam di negara-negara berkembang. Ketika sebuah kota bangga memasang ribuan sensor "ramah lingkungan", pernahkah diperhitungkan jejak karbon dari seluruh rantai produksi perangkat itu?
Bukan berarti teknologi harus kita tolak. Kecerdasan buatan yang mampu memprediksi gelombang panas, sistem pengelolaan air yang dapat mencegah banjir, atau infrastruktur energi terbarukan yang dioptimalkan secara digital, semua ini adalah alat yang sangat berharga. Masalahnya bukan pada teknologinya, melainkan pada cara kita memposisikannya.
Kajian tersebut menyimpulkan dengan tegas: teknologi pintar dapat menerangi jalan menuju kota yang tangguh terhadap iklim, tetapi hanya jika dipandu oleh tata kelola yang baik, keadilan sosial, dan partisipasi kolektif warga. Teknologi adalah alat, bukan tujuan. Dan alat secanggih apa pun akan menjadi berbahaya jika dikendalikan tanpa kebijaksanaan.
Sudah waktunya para pemimpin kota berhenti terpesona oleh angka dan spesifikasi teknologi, lalu mulai bertanya: untuk siapa semua ini dibangun? Jika jawabannya bukan "untuk semua warga, terutama yang paling rentan," maka kota pintar itu tidak lebih dari sebuah proyek mercusuar yang mahal. Ketangguhan iklim sejati lahir dari keadilan, bukan dari algoritma.
Berdasarkan
Artikel Ilmiah berjudul "Are Smart
Technologies Enough to Build Climate-Resilient Cities?" karya Chané de Bruyn, Foued Ben Said, Marius Venter, Rui Alexandre Castanho.
Diterbitkan pada City and Environment Interactions Journal, Vol. 29 (2026)
Komentar0