
Ilustrasi - (Foto: Dok/Ist).
Suara Time, Kolom - Tahun 2026
jadi momen yang cukup panas untuk keuangan global. Di tengah ketegangan
geopolitik, perkembangan teknologi finansial, dan arah kebijakan moneter yang
berubah-ubah, mulai terlihat ada pergeseran kekuatan. Dolar Amerika Serikat
yang selama ini dominan, sekarang mulai mendapat tekanan dari berbagai sisi.
Ini bukan sekadar isu. Beberapa negara besar sudah mulai mengurangi ketergantungan pada dolar dalam transaksi internasional. Tren dedolarisasi makin terasa, terutama di negara berkembang dan kelompok seperti BRICS yang terlihat makin serius membangun alternatif sistem keuangan global.
Salah satu
pemicunya datang dari kebijakan suku bunga tinggi Amerika Serikat dalam
beberapa tahun terakhir. Kebijakan ini memang membantu menekan inflasi di dalam
negeri mereka, tapi efeknya ke negara lain cukup berat. Nilai mata uang
melemah, arus modal keluar, dan utang luar negeri jadi makin membengkak.
Karena
itu, banyak negara mulai mencari cara lain. Kerja sama bilateral diperkuat,
termasuk dengan memakai mata uang lokal dalam perdagangan. India dan Uni Emirat
Arab, misalnya, sudah mulai menggunakan mata uang masing-masing untuk transaksi
minyak. Sementara China terus mendorong penggunaan yuan di perdagangan global,
terutama lewat proyek Belt and Road Initiative.
Perubahan
yang paling terasa di 2026 justru datang dari percepatan penggunaan mata uang
digital bank sentral atau CBDC. Sistem ini dianggap lebih cepat, lebih murah,
dan lebih transparan, sehingga mulai dilihat sebagai alternatif nyata dari
sistem pembayaran internasional yang selama ini didominasi dolar.
China
lagi-lagi jadi pemain utama. Digital yuan tidak hanya dipakai di dalam negeri,
tapi mulai masuk ke transaksi lintas negara. Uni Eropa juga bergerak dengan
rencana euro digital untuk meningkatkan efisiensi sistem keuangan mereka.
Bahkan beberapa negara kecil mulai ikut mengadopsi teknologi ini untuk tetap
bersaing.
Di sisi
lain, muncul kekhawatiran soal fragmentasi sistem keuangan global. Kalau tiap
negara berjalan dengan sistemnya sendiri tanpa koordinasi, risiko
ketidakstabilan bisa meningkat. Perbedaan standar dan regulasi bisa membuat
sistem keuangan jadi terpecah-pecah dan sulit terhubung.
Masalah
keamanan siber juga tidak bisa diabaikan. Semakin digital sistem keuangan,
semakin besar potensi ancaman. Peretasan, kebocoran data, sampai manipulasi
transaksi jadi risiko nyata yang harus dihadapi.
Indonesia
sendiri juga mulai beradaptasi. Bank Indonesia mendorong transformasi digital,
termasuk lewat pengembangan rupiah digital. Tujuannya bukan hanya untuk
mempermudah transaksi di dalam negeri, tapi juga untuk memperkuat posisi
Indonesia di tengah perubahan sistem keuangan global.
Di tingkat
pasar, pelaku dan investor juga mulai mengubah strategi. Diversifikasi jadi
kunci. Tidak hanya saham dan obligasi, tapi juga aset digital dan mata uang
alternatif mulai dilirik. Perusahaan multinasional pun ikut menyesuaikan diri
dengan menerima berbagai jenis pembayaran lintas mata uang, termasuk yang
berbasis digital.
Meski
begitu, bukan berarti dolar akan langsung runtuh. Kepercayaan terhadap ekonomi
Amerika Serikat masih kuat. Infrastruktur keuangan yang matang, likuiditas
tinggi, dan stabilitas yang relatif terjaga tetap jadi keunggulan utama.
Namun,
peta kekuatan memang mulai berubah. Dunia tidak lagi bergantung pada satu mata
uang saja. Sistem keuangan global bergerak ke arah yang lebih beragam dan tidak
terpusat. Ini membuka peluang, tapi juga membawa tantangan baru bagi banyak
negara, termasuk Indonesia.
Pada
akhirnya, yang terjadi di 2026 menunjukkan bahwa keuangan internasional bukan
cuma soal angka. Ada strategi, teknologi, dan kepentingan geopolitik di
dalamnya. Perebutan pengaruh ini berjalan tanpa terlihat mencolok, tapi
dampaknya nyata.
Di situasi
seperti ini, yang bisa cepat beradaptasi punya peluang lebih besar untuk
bertahan, bahkan memimpin. Sementara yang lain, hanya bisa mengikuti arah
perubahan yang terus bergerak.
*) Penulis adalah Syifa Tri Nur Sakinah, Dhea Silvia, dan Hidayatun Al Hikmah, Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pancasakti Tegal.
Komentar0