Meruntuhkan Sindrom Postkolonial

Muttaqin Kholis Ali, Pandu Literasi Digital KemKomdigi RI Segmen Pendidikan. (Foto: Dok/Ist).

Oleh : Muttaqin Kholis Ali*

Saya tertarik setelah menonton podcast Bagus Muljadi, seorang saintis Indonesia di University of Nottingham, yang menyampaikan satu gagasan sederhana tetapi menghantam kesadaran bahwa sains adalah mata uang geopolitik. Kalimat ini bukan sekadar refleksi akademik, melainkan diagnosis tentang posisi bangsa dalam peta dunia hari ini. Dalam lanskap global yang bergerak sangat cepat—di mana kecerdasan buatan berkembang eksponensial, konflik bergeser dari perang fisik ke dominasi teknologi dan ekonomi, serta kebijakan publik bergantung pada analisis data yang kompleks—negara tidak lagi diukur dari besar wilayah atau kekayaan alamnya, tetapi dari kapasitas berpikir kolektifnya. Negara yang mampu menguasai sains akan memimpin, sementara yang tertinggal akan menjadi pasar, bukan pemain.

Ketika gagasan ini dipertemukan dengan data, kita dihadapkan pada kenyataan yang tidak nyaman. Hasil PISA menunjukkan bahwa kemampuan sains, literasi, dan numerasi siswa Indonesia masih berada jauh di bawah rata-rata global. Ini bukan sekadar angka, tetapi cerminan bahwa sebagian besar generasi muda kita belum memiliki fondasi berpikir ilmiah yang kuat. Laporan World Bank menegaskan bahwa kualitas sumber daya manusia adalah penentu utama pertumbuhan jangka panjang, sementara OECD menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang kuat berkorelasi langsung dengan tata kelola negara yang efektif. Artinya, kualitas berpikir masyarakat akan menentukan kualitas keputusan negara.

Di titik ini, pertanyaannya menjadi sangat mendasar dan tidak bisa dihindari. Apakah kita benar-benar sedang membangun bangsa berbasis pengetahuan, atau sebenarnya kita hanya sedang mempertahankan ilusi kemajuan yang tampak di permukaan, tetapi rapuh di fondasi.

Warisan Postkolonial dalam Cara Berpikir

Masalah terbesar Indonesia bukan kekurangan sumber daya, tetapi kegagalan dalam memaknai dan mengelola sumber daya tersebut secara berbasis pengetahuan. Kita memiliki bonus demografi, kekayaan alam, dan keragaman budaya yang luar biasa, tetapi sering kali berhenti sebagai potensi, bukan menjadi kekuatan. Cara kita merespons persoalan masih didominasi pendekatan administratif dan reaktif membuat regulasi baru tanpa analisis mendalam, meniru model luar tanpa memahami konteksnya, atau mengandalkan solusi eksternal tanpa membangun kapasitas internal. Ini menunjukkan bahwa berpikir belum menjadi fondasi utama, melainkan sekadar pelengkap.

Akar persoalan ini bersifat historis sekaligus struktural. Warisan kolonial membentuk pola pikir yang menempatkan pengetahuan sebagai sesuatu yang dikendalikan, bukan dibangun bersama. Dalam sistem tersebut, masyarakat lokal tidak dilatih untuk berpikir kritis, tetapi untuk menjalankan perintah. Pola ini tidak hilang setelah kemerdekaan, melainkan bertransformasi menjadi budaya modern yang lebih halus. Pendidikan masih banyak berorientasi pada reproduksi pengetahuan, bukan produksi gagasan. Dalam skala nasional, ini terlihat dari posisi kita yang lebih sering menjadi pengguna teknologi dibandingkan pencipta.

Dampaknya sangat luas. Kebijakan sering lahir tanpa kedalaman analisis, data digunakan sebagai formalitas, dan narasi populis lebih mudah diterima dibandingkan argumentasi ilmiah. Lebih dalam lagi, sindrom ini menggerus kepercayaan diri intelektual. Banyak individu merasa bahwa gagasan dari luar lebih benar daripada hasil pemikiran sendiri. Ketika sebuah bangsa kehilangan kepercayaan terhadap pikirannya sendiri, maka ia kehilangan arah. Ia akan terus bergantung, sulit mandiri, dan cenderung bergerak tanpa strategi jangka panjang.

Pelajaran Strategis dari India dan Iran

Untuk keluar dari jebakan ini, kita tidak kekurangan contoh. India dan Iran menunjukkan bahwa kemajuan dan ketahanan tidak ditentukan oleh kondisi awal, tetapi oleh kualitas strategi dalam membangun pengetahuan. India membuktikan bahwa investasi jangka panjang pada pendidikan, riset, dan koneksi dengan industri dapat mengubah posisi bangsa secara drastis. Mereka tidak hanya menghasilkan lulusan, tetapi membangun ekosistem berpikir yang terhubung dengan kebutuhan global. Talenta mereka hadir sebagai pemimpin, bukan sekadar pekerja, karena sistemnya memang dirancang untuk melatih pemecahan masalah.

Iran memberikan perspektif berbeda, tetapi sama pentingnya. Dalam tekanan sanksi ekonomi, mereka tidak memiliki pilihan selain membangun dari dalam. Mereka memperkuat pendidikan sains, mendorong riset domestik, dan membangun budaya ilmiah yang kuat. Hasilnya, mereka tetap mampu bertahan bahkan berkembang dalam keterbatasan. Ini menunjukkan bahwa kedaulatan pengetahuan adalah bentuk kekuatan yang paling tahan terhadap tekanan eksternal.

Dari kedua negara ini, kita mendapatkan satu prinsip penting kemajuan dan ketahanan memiliki akar yang sama, yaitu kualitas berpikir kolektif. Tanpa itu, kekayaan sumber daya tidak akan berarti. Dengan itu, bahkan keterbatasan dapat diatasi. Insight penting yang sering terlewat adalah bahwa keduanya tidak hanya memperbaiki pendidikan, tetapi mengubah orientasi berpikir dari konsumsi ke produksi pengetahuan. Inilah titik yang harus kita kejar bukan sekadar mengejar ketertinggalan, tetapi mengubah posisi dalam ekosistem global.

Revolusi Pendidikan dan Peran Guru

Jika persoalan utama adalah cara berpikir, maka pendidikan harus menjadi arena revolusi, bukan sekadar reformasi. Dan di dalamnya, guru adalah aktor kunci yang menentukan arah perubahan. Namun revolusi yang dimaksud bukan sekadar perubahan kurikulum, melainkan transformasi paradigma. Pendidikan harus bergeser dari transfer pengetahuan menjadi pembentukan cara berpikir. Dari hafalan menuju analisis, dari kepatuhan menuju kreativitas, dari jawaban tunggal menuju eksplorasi.

Dalam konteks ini, ada tiga prinsip strategis yang harus menjadi fondasi. Pertama, pendidikan harus berbasis pada kemampuan berpikir tingkat tinggi. Ini berarti setiap proses pembelajaran harus mendorong siswa untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan, bukan sekadar mengingat. Kedua, pendidikan harus kontekstual dan terhubung dengan realitas. Pengetahuan harus relevan dengan masalah nyata, sehingga siswa memahami bahwa berpikir memiliki dampak. Ketiga, pendidikan harus membangun kepercayaan diri intelektual. Siswa harus merasa bahwa mereka mampu berpikir, mampu menciptakan, dan mampu berkontribusi.

Peran guru dalam kerangka ini menjadi sangat krusial. Guru harus bertransformasi menjadi arsitek berpikir yang mampu merancang pengalaman belajar yang menantang dan bermakna. Ini menuntut peningkatan kualitas guru secara serius, bukan sekadar pelatihan administratif. Guru harus dilatih untuk memahami riset, membaca data, berpikir kritis, dan terus belajar. Lebih jauh, mereka harus menjadi teladan dalam berpikir bukan hanya mengajarkan, tetapi menunjukkan bagaimana berpikir.

Langkah konkret yang harus dilakukan tidak bisa setengah-setengah. Sistem evaluasi harus diubah agar mengukur kemampuan berpikir, bukan hafalan. Ekosistem pendidikan harus membuka ruang kolaborasi antara sekolah, perguruan tinggi, dan industri. Guru harus didukung dengan komunitas belajar dan akses terhadap pengetahuan terbaru. Dan yang paling penting, kebijakan pendidikan harus berani keluar dari pendekatan birokratis menuju pendekatan intelektual.

Pada akhirnya, menghapus sindrom postkolonial bukan sekadar proyek pendidikan, tetapi proyek peradaban. Ini adalah upaya membangun kembali kepercayaan bahwa bangsa ini mampu berpikir, mampu menciptakan, dan mampu menentukan arah masa depannya sendiri. Jika pendidikan berhasil menjalankan peran ini, maka kita tidak hanya keluar dari jebakan ketertinggalan, tetapi juga membuka kemungkinan untuk menjadi bangsa yang memimpin. Karena pada akhirnya, masa depan tidak dimenangkan oleh yang paling kuat, tetapi oleh yang paling mampu berpikir.

* Pandu Literasi Digital KemKomdigi RI Segmen Pendidikan