Mengkaji Ulang Prioritas: PW Hima Persis Jawa Timur Ingatkan Pemerintah Terkait Potensi "Luka Sosial" dalam Kebijakan PPPK SPP

Robby Basyir Ketua Umum PW Hima Persis Jawa Timur. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Surabaya – Rencana Pemerintah untuk mengangkat Kepala Satuan Pendidikan Penyelenggara Gizi (SPPG), akuntan, hingga ahli gizi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) terus menuai reaksi beragam. Pimpinan Wilayah Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PW Hima Persis) Jawa Timur secara resmi menyuarakan kekhawatiran bahwa kebijakan ini dapat menciptakan "luka sosial" di tengah belum tuntasnya persoalan guru honorer di Indonesia.

Ketua Umum PW Hima Persis Jawa Timur, Robby Basyir, menegaskan bahwa kebijakan publik haruslah berbasis pada asas keadilan yang merata dan transparansi yang akuntabel. Menurutnya, meskipun penguatan tata kelola gizi di sekolah adalah langkah yang baik, momentum pelaksanaannya dirasa kurang tepat dan berisiko memicu kecemburuan struktural. 

Dilema Keadilan bagi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa

Dalam narasi yang disampaikan secara mendalam, Robby Basyir menyoroti nasib ribuan guru honorer yang hingga kini masih berjuang demi kepastian status.

"Kita tidak sedang mempertanyakan kompetensi para ahli gizi atau akuntan, karena mereka pun bagian penting dari ekosistem sekolah. Namun, kita sedang mempertanyakan di mana letak 'keadilan pengabdian'. Guru honorer telah bertahun-tahun berdiri di garis depan peradaban dengan upah yang seringkali tidak layak, namun mereka tetap bersabar menunggu giliran pengangkatan. Membuka jalur khusus bagi tenaga administratif di tengah antrean panjang guru honorer adalah paradoks yang sulit diterima secara nurani," papar Robby.

Analisis Dampak: Ketimpangan Kuota dan Anggaran

Robby Basyir menguraikan tiga poin fundamental yang menjadi dasar kritik PW Hima Persis Jawa Timur terhadap kebijakan ini:

1. Risiko Kanibalisasi Formasi: Terdapat kekhawatiran besar bahwa alokasi anggaran dan kuota PPPK akan terserap secara signifikan untuk posisi administratif dan teknis gizi, sehingga mempersempit peluang bagi tenaga pendidik (guru) yang jumlahnya masih sangat kurang di daerah-pelosok.
2. Standar Ganda Seleksi: Pemerintah diminta untuk memberikan penjelasan terbuka mengenai kualifikasi dan masa kerja yang dipersyaratkan bagi pegawai SPPG. Jangan sampai ada kesan bahwa jalur pengangkatan ini lebih "mudah" dibandingkan seleksi ketat yang harus dilalui oleh para guru honorer.
3. Keseimbangan Ekosistem Sekolah: Sekolah bukan sekadar institusi administratif. Inti dari sekolah adalah proses belajar-mengajar. Menomorsatukan tenaga penunjang di atas tenaga inti (pendidik) dikhawatirkan akan mengganggu moralitas kerja di lingkungan pendidikan.

Panggilan untuk Dialog Terbuka

PW Hima Persis Jawa Timur mendorong Kementerian terkait untuk melakukan audit sosial sebelum mengimplementasikan kebijakan ini secara penuh. Robby menyarankan adanya sinkronisasi data yang melibatkan organisasi profesi guru agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan.

"Pemerintah harus hadir sebagai orang tua yang adil bagi seluruh elemen pendidikan. Kami mendorong adanya ruang dialog terbuka. Jangan sampai kebijakan yang lahir dari meja birokrasi justru memadamkan api semangat para guru di ruang-ruang kelas," tambah Robby dengan nada tegas.

Komitmen Pengawalan Kebijakan

Sebagai organisasi mahasiswa yang menjunjung tinggi nilai intelektual dan keumatan, PW Hima Persis Jawa Timur berkomitmen untuk terus mengawal isu ini hingga ke tingkat daerah. Robby menegaskan bahwa pihaknya akan melakukan konsolidasi dengan berbagai elemen mahasiswa dan pendidik untuk memastikan suara-suara dari akar rumput didengar oleh pengambil kebijakan.

"Kami tidak ingin melihat pendidikan kita maju secara administratif namun mundur secara moralitas keadilan. Harapan kami jelas: tuntaskan dulu janji kepada para guru honorer, baru kemudian kita bicara soal penataan tenaga pendukung lainnya," tutup Robby Basyir dalam rilisnya.