 |
| Ilustrasi ancaman AI dan Hoaks (Sumber: USEDC) |
Penulis: Nuratul Awalia
Kecerdasan buatan dapat mempercepat produksi dan penyebaran hoaks, tetapi teknologi yang sama juga berpotensi menjadi alat untuk mendeteksi serta memerangi disinformasi.
Media sosial kini menjadi salah satu ruang utama masyarakat untuk memperoleh dan menyebarkan informasi. Namun, keterbukaan platform digital juga membuat informasi palsu dapat beredar dengan cepat tanpa melalui proses penyuntingan dan verifikasi seperti yang berlaku di media jurnalistik.
Kondisi tersebut menjadi tantangan yang semakin kompleks dengan berkembangnya kecerdasan buatan (AI). Teknologi generatif memungkinkan pembuatan teks, gambar, suara, hingga video sintetis yang semakin sulit dibedakan dari konten asli.
Data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menunjukkan bahwa pemerintah telah menangani jutaan konten negatif dalam beberapa tahun terakhir. Pada periode Oktober 2024 hingga Desember 2025, pemerintah juga mengidentifikasi hampir 2.000 konten hoaks baru di ruang digital. Dalam periode yang berdekatan, Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mencatat lebih dari 1.500 kasus hoaks, dengan isu politik menjadi salah satu kategori yang dominan.
Perkembangan AI membuat persoalan tersebut tidak lagi sekadar berkaitan dengan kemampuan seseorang membuat informasi palsu. Teknologi kini memungkinkan konten tersebut diproduksi secara lebih cepat, murah, dan dalam jumlah besar.
AI Mempermudah Produksi Hoaks
Salah satu bentuk ancaman yang paling banyak mendapat perhatian adalah deepfake. Teknologi ini memungkinkan wajah, suara, maupun gerak seseorang dimanipulasi sehingga menghasilkan video yang terlihat meyakinkan.
Tokoh publik menjadi salah satu pihak yang rentan dimanfaatkan. Wajah dan suara mereka dapat direkayasa untuk menyampaikan pernyataan yang sebenarnya tidak pernah diucapkan.
Ancaman serupa muncul melalui model bahasa besar atau large language model. Teknologi tersebut dapat digunakan untuk menghasilkan teks dalam jumlah besar dengan gaya bahasa yang menyerupai berita, sehingga pembaca awam semakin sulit membedakan antara informasi yang dibuat berdasarkan fakta dan informasi yang direkayasa.
AI juga dapat digunakan untuk mengotomatisasi jaringan akun yang mendistribusikan konten secara terkoordinasi. Jika dilakukan dalam skala besar, aktivitas tersebut dapat menciptakan kesan seolah-olah suatu informasi mendapat dukungan luas dari masyarakat.
Masalahnya semakin kompleks ketika konten tersebut masuk ke dalam sistem rekomendasi media sosial. Algoritma yang mempelajari perilaku pengguna dapat terus menyajikan informasi yang sesuai dengan minat dan pandangan sebelumnya.
Dalam kondisi tertentu, pola tersebut dapat memperkuat echo chamber dan filter bubble. Pengguna lebih sering berhadapan dengan informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri, sementara informasi yang berlawanan semakin jarang terlihat.
Akibatnya, hoaks yang sudah dipercaya oleh suatu kelompok dapat menjadi lebih sulit dikoreksi.
Meski demikian, dampak AI terhadap disinformasi tidak seharusnya dibesar-besarkan tanpa bukti. Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa pengaruh AI generatif terhadap ekosistem informasi bersifat kompleks dan tidak selalu sebesar kekhawatiran publik. Risiko tetap perlu diperhatikan, terutama pada konten politik dan bidang yang berisiko tinggi seperti kesehatan.
AI Juga Bisa Menjadi Alat Pendeteksi Hoaks
Di tengah ancaman tersebut, AI memiliki sisi lain yang justru dapat dimanfaatkan untuk melawan disinformasi.
Kemampuan AI dalam mengolah data dalam jumlah besar membuat teknologi ini dapat digunakan untuk mengenali pola yang sulit ditemukan secara manual. Sejumlah metode pembelajaran mesin telah dikembangkan untuk mendeteksi karakteristik informasi palsu melalui teks, gambar, maupun pola penyebarannya.
Pemrosesan bahasa alami atau natural language processing (NLP), misalnya, dapat digunakan untuk menganalisis struktur bahasa, topik, dan pola tertentu dalam sebuah teks. Sementara itu, deep learning dapat membantu sistem mengenali pola yang lebih kompleks dari data dalam jumlah besar.
Pendekatan lain menggunakan analisis berbasis graf untuk melihat hubungan antara pengguna, konten, dan jaringan penyebarannya. Dengan cara tersebut, sistem tidak hanya melihat isi informasi, tetapi juga bagaimana informasi tersebut bergerak di dalam jaringan sosial.
Penggabungan beberapa pendekatan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif dibandingkan penggunaan satu metode saja.
Di Indonesia, pemanfaatan teknologi untuk melawan hoaks juga mulai dikembangkan melalui kolaborasi pemerintah dan organisasi masyarakat sipil, termasuk Mafindo.
Pengembangan alat pemeriksa fakta berbasis teknologi diarahkan untuk membantu masyarakat memverifikasi berbagai bentuk konten digital, mulai dari teks, gambar, video, hingga audio.
Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah layanan berbasis chatbot yang memungkinkan masyarakat melakukan pemeriksaan informasi melalui aplikasi percakapan. Ada pula layanan Cek Sumber yang dirancang untuk membantu pengguna mengenali dan memeriksa sumber informasi yang kredibel.
Teknologi semacam ini penting karena proses verifikasi tidak selalu mudah dilakukan oleh pengguna yang menerima informasi secara spontan melalui media sosial.
Teknologi Tidak Bisa Menggantikan Sikap Kritis
Namun, mengandalkan AI sebagai solusi tunggal juga merupakan kekeliruan.
Sistem AI dapat membuat kesalahan. Model membutuhkan data yang memadai untuk dilatih, dapat menghadapi bias, dan tidak selalu mampu memberikan penjelasan yang mudah dipahami ketika menghasilkan suatu klasifikasi.
Karena itu, hasil pemeriksaan berbasis AI seharusnya diposisikan sebagai alat bantu, bukan sebagai keputusan akhir mengenai benar atau salahnya sebuah informasi.
Masyarakat tetap perlu melakukan verifikasi secara mandiri. Salah satu keterampilan penting adalah lateral reading, yakni memeriksa informasi dengan membuka sumber lain untuk mengetahui kredibilitas klaim, pembuat konten, maupun media yang menyebarkannya.
Kebiasaan tersebut menjadi semakin penting karena kecepatan penyebaran informasi di media sosial sering kali lebih tinggi dibandingkan kecepatan proses verifikasi.
Penelitian Vosoughi, Roy, dan Aral terhadap sekitar 126.000 rangkaian penyebaran berita di Twitter menunjukkan bahwa informasi palsu dapat menyebar lebih cepat, lebih jauh, dan menjangkau lebih banyak orang dibandingkan informasi yang benar. Temuan tersebut juga menunjukkan bahwa informasi palsu yang menyentuh emosi pengguna, terutama dalam isu politik, memiliki potensi penyebaran yang tinggi.
Artinya, persoalan hoaks tidak hanya terletak pada teknologi yang digunakan untuk membuatnya, tetapi juga pada karakteristik pengguna dan mekanisme distribusi informasi di media sosial.
Literasi Digital Menjadi Penentu
Di sinilah literasi digital memiliki peran penting.
Kemampuan menggunakan teknologi tidak otomatis membuat seseorang mampu menilai kualitas informasi. Pengguna juga perlu memahami bagaimana informasi diproduksi, disebarkan, dan dimanipulasi di ruang digital.
Konsep kewargaan digital atau digital citizenship menempatkan penggunaan teknologi secara aman, etis, dan bertanggung jawab sebagai bagian penting dari kehidupan digital. Dengan perspektif tersebut, pengguna bukan hanya memiliki hak untuk memperoleh dan menyampaikan informasi, tetapi juga memiliki tanggung jawab terhadap dampak informasi yang mereka sebarkan.
Dalam konteks hoaks, tanggung jawab tersebut dapat dimulai dari tindakan sederhana: tidak langsung membagikan informasi yang belum terverifikasi, memeriksa sumber, membandingkan informasi, dan mempertanyakan konten yang sengaja dirancang untuk memancing emosi.
Pemerintah juga telah menjalankan berbagai program literasi digital untuk meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menggunakan teknologi secara lebih aman dan bertanggung jawab. Namun, keberadaan program tersebut perlu diikuti dengan evaluasi berkelanjutan karena kemampuan masyarakat dalam menghadapi informasi palsu terus menghadapi tantangan baru seiring perkembangan teknologi.
AI dan Manusia Harus Berjalan Bersama
Menghadapi perkembangan AI, pendekatan yang hanya mengandalkan teknologi maupun pendekatan yang hanya mengandalkan edukasi sama-sama memiliki keterbatasan.
AI dapat membantu mempercepat proses identifikasi dan verifikasi informasi dalam skala besar. Sementara itu, manusia tetap diperlukan untuk memahami konteks, mempertimbangkan aspek etis, dan mengambil keputusan akhir.
Karena itu, pengembangan teknologi pemeriksa fakta perlu berjalan bersamaan dengan penguatan literasi digital. Alat pemeriksa fakta juga perlu dibuat mudah diakses melalui kanal yang memang digunakan masyarakat sehari-hari.
Kolaborasi antara pemerintah, perusahaan platform digital, organisasi pemeriksa fakta, akademisi, media, dan masyarakat menjadi penting karena persoalan disinformasi tidak dapat diselesaikan oleh satu pihak.
Pada akhirnya, AI memiliki posisi yang paradoks dalam ekosistem informasi digital. Teknologi yang sama dapat digunakan untuk membuat hoaks semakin meyakinkan sekaligus membantu mendeteksinya.
Persoalan utamanya bukan semata-mata apakah AI akan menjadi ancaman atau solusi. Yang lebih menentukan adalah bagaimana teknologi tersebut dikembangkan, digunakan, dan diawasi.
AI dapat mempercepat verifikasi, tetapi tidak dapat menggantikan penilaian kritis manusia. Di tengah arus informasi yang semakin cepat, kemampuan untuk berhenti sejenak, memeriksa sumber, dan mempertanyakan sebuah klaim tetap menjadi pertahanan penting terhadap hoaks.
Dengan demikian, melawan disinformasi membutuhkan dua hal yang berjalan beriringan: teknologi yang semakin cerdas dan masyarakat yang semakin kritis.