‎MBG Dari Efisiensi Anggaran Menuju Kesejahteraan Nyata dan Kemandirian Fiskal

Taufik Muhammad Guntur, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Nasdem. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Kolom - ‎Dalam beberapa tahun terakhir, kita menyaksikan perubahan signifikan dalam tata kelola keuangan negara. Pemerintah tidak lagi semata-mata berorientasi pada penyerapan anggaran, melainkan mulai mengedepankan manfaat anggaran. Pergeseran paradigma ini menandai transformasi penting dalam administrasi publik Indonesia.

Salah satu contoh konkret dari perubahan tersebut adalah hadirnya Program MBG (Makan Bergizi Gratis). Program ini kerap dipersepsikan sebagai kebijakan sosial biasa. Padahal, jika ditelaah secara komprehensif, MBG merupakan bagian dari arsitektur besar reformasi fiskal nasional—mulai dari efisiensi APBN/APBD, perubahan mentalitas birokrasi, hingga optimalisasi dana penghematan melalui pengelolaan investasi negara.

Dengan demikian, MBG bukan sekadar soal penyediaan makanan bagi anak sekolah, melainkan tentang arah baru negara dalam mengelola sumber daya publik.

1. MBG dan Sumber Anggarannya: Bukan Beban Baru Negara

Salah satu kritik yang kerap muncul adalah pertanyaan, “Dari mana sumber dananya?”

Pertanyaan tersebut relevan, namun sering kali dibangun atas asumsi yang keliru. MBG tidak dibiayai dari utang baru, melainkan dari efisiensi belanja negara. Selama bertahun-tahun, struktur APBN dan APBD menghadapi sejumlah persoalan klasik, seperti:

• Belanja perjalanan dinas yang berlebihan

• Rapat seremonial dan studi banding yang kurang produktif

• Pengadaan barang dan jasa dengan biaya tinggi namun manfaat terbatas

• Proyek fisik yang bersifat prestisius tetapi tidak prioritas

Reformasi penganggaran mengubah pendekatan tersebut. Negara mulai mengalihkan belanja dari aktivitas administratif yang kurang produktif menuju pelayanan publik yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dari proses inilah tercipta fiscal space atau ruang anggaran baru. Ruang tersebut kemudian dialokasikan untuk program konkret seperti MBG.

Artinya, MBG bukanlah tambahan beban fiskal, melainkan realokasi belanja dari sektor yang kurang efektif menuju program yang manfaatnya langsung dirasakan rakyat.

2. Perubahan Mindset Pejabat: Dari Penyerapan ke Kinerja

Selama ini, keberhasilan pejabat kerap diukur dari seberapa besar persentase anggaran yang terserap. Paradigma ini bermasalah, karena mendorong praktik seperti:

• Proyek dipaksakan menjelang akhir tahun

• Anggaran dihabiskan agar tidak dianggap gagal

• Kuantitas kegiatan lebih diutamakan daripada kualitas hasil

MBG menjadi simbol perubahan budaya birokrasi. Pejabat didorong untuk berpikir sebagai manajer manfaat, bukan sekadar penjaga kas negara.

Ukuran keberhasilan bergeser: bukan lagi pada banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi pada besarnya dampak yang dihasilkan. Ketika satu porsi makanan bergizi mampu meningkatkan kesehatan, konsentrasi belajar, dan kualitas masa depan anak, maka setiap rupiah yang dibelanjakan menjadi investasi sumber daya manusia—bukan sekadar pengeluaran rutin.

Inilah esensi revolusi administrasi publik: APBN bukan hanya dokumen akuntansi, melainkan instrumen pembangunan manusia.

3. Efisiensi yang Produktif: Peran Pengelolaan Investasi Negara

Dalam praktik lama, penghematan anggaran sering kali hanya berakhir sebagai saldo kas. Kini pendekatannya berbeda. Dana efisiensi tidak sekadar disimpan, tetapi dikelola agar produktif melalui mekanisme investasi negara.

Logikanya sederhana:
Jika penghematan hanya disimpan, nilainya stagnan.
Jika dikelola secara produktif, ia berpotensi menghasilkan pendapatan baru.

Pendekatan ini mencerminkan konsep circular fiscal policy:
Negara berhemat → dana dikelola sebagai investasi → investasi menghasilkan pendapatan → pendapatan membiayai program rakyat.

Dalam kerangka ini, MBG bukan sekadar belanja sosial, melainkan bagian dari siklus ekonomi negara yang berkelanjutan.

4. Dampak Ekonomi: Dari Dapur Sekolah ke Pertumbuhan Nasional

Program MBG menghasilkan efek berantai yang luas.

Dampak langsung:

• Peningkatan gizi anak

• Meningkatnya konsentrasi belajar

• Pencegahan stunting

Dampak ekonomi lokal:

• UMKM katering memperoleh pasar

• Hasil panen petani terserap

• Peternak mendapatkan kepastian permintaan

Dampak makroekonomi:

• Peningkatan kualitas sumber daya manusia

• Penurunan biaya kesehatan jangka panjang

• Kenaikan produktivitas nasional

Dengan demikian, MBG merupakan kebijakan sosial yang sekaligus memiliki dimensi ekonomi strategis.

5. Negara Hadir Secara Konkret

Selama ini, kehadiran negara sering dirasakan sebatas regulasi dan kebijakan administratif. Melalui MBG, negara hadir dalam bentuk manfaat nyata yang dirasakan setiap hari.

Setiap pagi, anak menerima makanan bergizi.
Setiap hari, orang tua merasakan beban yang berkurang.
Setiap tahun, kualitas generasi bangsa meningkat.

Di titik inilah kehadiran negara menjadi konkret, bukan abstrak.

Program MBG perlu dipahami bukan sebagai sekadar “makan gratis”, melainkan sebagai:

• Hasil efisiensi APBN/APBD

• Perubahan budaya birokrasi

• Strategi pengelolaan fiskal yang produktif

• Kebijakan pembangunan manusia jangka panjang

Ini adalah transformasi cara negara bekerja: dari negara yang sekadar membelanjakan, menjadi negara yang menginvestasikan.

Apabila dijalankan secara konsisten dan akuntabel, MBG bukan hanya memberi makan anak hari ini, tetapi juga membangun fondasi kekuatan ekonomi Indonesia dalam dua dekade mendatang.

Sebab pada akhirnya, anggaran terbaik bukanlah yang paling besar nilainya, melainkan yang paling nyata manfaatnya bagi rakyat.

 

*) Penulis adalah Taufik Muhammad Guntur, Anggota DPRD Kota Sukabumi dari Fraksi Nasdem.