Kurikulum Berbasis OBE dan Masa Depan SMK di Tengah Disrupsi Industri Global

Ir. Muttaqin Kholis Ali,S.Pd.Gr.,M.Pd.T.,IPP. (Foto: Dok/Ist).

Oleh : Ir. Muttaqin Kholis Ali,S.Pd.Gr.,M.Pd.T.,IPP*

1. Alarm Pengangguran Lulusan SMK dan Krisis Relevansi Kompetensi

Tingkat pengangguran lulusan SMK yang konsisten tinggi bukan sekadar persoalan statistik, melainkan indikator adanya krisis relevansi dalam sistem pendidikan vokasi. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang dirilis pada Agustus 2023 dan diberitakan berbagai media nasional menunjukkan bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) lulusan SMK masih berada di posisi tertinggi dibanding jenjang pendidikan lain, berada di kisaran 9 persen lebih. Fakta ini memperlihatkan bahwa model “siap kerja” yang menjadi janji historis SMK belum sepenuhnya tercapai.

Masalah utama bukan semata kurangnya lapangan kerja, melainkan mismatch antara kompetensi lulusan dan kebutuhan industri. Laporan Future of Jobs dari World Economic Forum (2020; diperbarui 2023) yang banyak dikutip media ekonomi global menyebutkan bahwa puluhan juta pekerjaan akan tergantikan otomatisasi, sementara jenis pekerjaan baru berbasis digital akan tumbuh pesat. Dunia kerja kini menuntut kemampuan analisis data, pemecahan masalah kompleks, dan adaptasi teknologi.

Dalam kajian pendidikan vokasi, Macayan (2017) menegaskan bahwa Outcome-Based Education (OBE) menempatkan capaian pembelajaran sebagai pusat seluruh sistem pendidikan. Artinya, kurikulum tidak boleh hanya padat materi, tetapi harus memastikan lulusan benar-benar mampu menunjukkan kompetensi yang dibutuhkan. Jika SMK masih berorientasi pada penyelesaian silabus, bukan ketercapaian kompetensi nyata, maka pengangguran lulusan akan terus berulang.

Dengan demikian, alarm pengangguran SMK seharusnya dibaca sebagai seruan untuk transformasi paradigma, bukan sekadar program tambahan.

2. Perguruan Tinggi Penghasil TVET sebagai Hulu Reformasi

Transformasi SMK tidak mungkin terjadi tanpa pembenahan di hulu, yaitu perguruan tinggi penghasil guru dan tenaga profesional TVET (Technical and Vocational Education and Training). Banyak program studi pendidikan kejuruan masih berorientasi pada pendekatan konvensional yang kurang menekankan desain pembelajaran berbasis proyek dan asesmen autentik.

Katawazai (2021) dalam studinya tentang implementasi OBE di pendidikan tinggi menegaskan bahwa keberhasilan OBE sangat bergantung pada keselarasan antara capaian pembelajaran, strategi pengajaran, dan sistem evaluasi. Tanpa constructive alignment, OBE hanya menjadi kerangka konseptual yang tidak berdampak nyata.

Dalam konteks Indonesia, Leonard (2016) juga menggarisbawahi bahwa kualitas tenaga pendidik menjadi faktor kunci dalam peningkatan mutu pendidikan. Jika calon guru SMK tidak dibekali kemampuan merancang pembelajaran berbasis luaran terukur, maka praktik di sekolah akan tetap prosedural dan administratif.

Perguruan tinggi harus melakukan reformasi kurikulum dengan beberapa langkah strategis:

1. Mengintegrasikan pembelajaran berbasis industri dan teknologi mutakhir.
2. Melatih mahasiswa calon guru dalam asesmen autentik berbasis proyek.
3. Mewajibkan kolaborasi riset dan praktik industri sebagai bagian dari pembelajaran.

Reformasi ini penting agar OBE tidak berhenti sebagai wacana kebijakan, tetapi menjadi kultur akademik sejak tahap pendidikan calon pendidik.

3. Industri dan Link and Match yang Belum Optimal

Konsep link and match antara SMK dan industri sudah lama digaungkan. Berbagai pemberitaan media nasional tentang program SMK Pusat Keunggulan dan kemitraan industri menunjukkan komitmen pemerintah dalam memperkuat kolaborasi. Namun dalam praktiknya, kemitraan sering kali terbatas pada magang atau MoU formal.

Padahal dalam kerangka OBE, industri seharusnya terlibat sejak perumusan capaian pembelajaran. Gurukkal (2020) menyebut OBE sebagai open framework, yang keberhasilannya sangat bergantung pada konteks dan partisipasi pemangku kepentingan. Artinya, tanpa keterlibatan aktif industri, capaian pembelajaran berisiko tidak relevan dengan dinamika teknologi terbaru.

Media ekonomi seperti CNBC Indonesia juga beberapa kali menyoroti keluhan pelaku industri tentang kurangnya soft skills dan kesiapan kerja lulusan baru. Ini menunjukkan bahwa masalah bukan hanya pada aspek teknis, tetapi juga karakter kerja dan kemampuan kolaborasi.

Dalam konteks ini, OBE harus memuat tiga ranah utama secara seimbang:

• Pengetahuan teknis berbasis standar industri.
• Keterampilan praktis berbasis proyek nyata.
• Sikap profesional seperti disiplin, tanggung jawab, dan komunikasi.

Industri tidak boleh hanya menjadi pengguna lulusan, tetapi mitra strategis dalam merancang dan mengevaluasi kurikulum.

4. Kebijakan Berbasis Dampak dan Evaluasi Berkelanjutan

Reformasi kurikulum tanpa evaluasi dampak hanya akan menghasilkan dokumen yang indah namun minim perubahan nyata. Penelitian Rasyid et al. (2022) menekankan pentingnya evaluasi ketercapaian Program Learning Outcomes (PLO) secara sistematis untuk memastikan efektivitas OBE.

Sayangnya, banyak kebijakan pendidikan masih lebih menekankan kuantitas program daripada kualitas dampaknya. Ukuran keberhasilan sering kali berupa jumlah kerja sama atau jumlah sekolah yang mengadopsi kurikulum baru, bukan tingkat serapan kerja atau peningkatan kompetensi digital lulusan.

Pendekatan OBE menuntut evaluasi berbasis data, seperti:

• Tracer study lulusan secara periodik.
• Pengukuran kesesuaian kompetensi dengan kebutuhan industri.
• Indikator kewirausahaan dan inovasi berbasis teknologi.

Kebijakan harus bergerak dari pendekatan administratif menuju pendekatan berbasis bukti (evidence-based policy). Tanpa itu, transformasi SMK akan bersifat parsial dan tidak berkelanjutan.

Kesimpulan

Masa depan SMK berada pada persimpangan krusial di tengah disrupsi industri global. Tingginya pengangguran lulusan SMK dan percepatan perubahan teknologi adalah sinyal bahwa sistem pendidikan vokasi perlu transformasi menyeluruh.

Outcome-Based Education menawarkan kerangka yang sistematis dan relevan untuk menjawab tantangan tersebut, dengan menempatkan capaian kompetensi sebagai pusat proses pendidikan. Namun keberhasilan OBE tidak bergantung pada dokumen kurikulum semata. Ia mensyaratkan reformasi perguruan tinggi penghasil TVET, keterlibatan aktif industri, serta kebijakan berbasis evaluasi dampak nyata.

Jika pembenahan dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir, OBE dapat menjadi fondasi kuat bagi kebangkitan SMK Indonesia. Namun tanpa komitmen sistemik dan evaluasi berkelanjutan, OBE hanya akan menjadi istilah akademik yang tidak mampu mengubah realitas pengangguran dan ketertinggalan kompetensi.

Masa depan SMK bukan sekadar soal pendidikan, tetapi tentang daya saing bangsa di era teknologi. Transformasi tidak lagi pilihan, melainkan keharusan.

* Pandu Literasi Digital KEMKOMDIGI Provinsi Sumatera Utara dan Mahasiswa S3 Pendidikan Teknologi dan Kejuruan UNP.