Koalisi Ojol Nasional Sampaikan Aspirasi, Intelkam PMJ Imbau Penyelesaian Lewat Dialog

Dit Intelkam Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan silaturahmi dengan Komunitas Ojek Online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Jakarta — Direktorat Intelijen dan Keamanan (Dit Intelkam) Polda Metro Jaya (PMJ) melakukan silaturahmi dengan Komunitas Ojek Online yang tergabung dalam Koalisi Ojol Nasional (KON). Kegiatan tersebut bertujuan membangun komunikasi serta menjaga stabilitas keamanan menjelang rencana aksi unjuk rasa yang akan dilakukan komunitas pengemudi ojek online.

Dalam pertemuan tersebut, pihak Dit Intelkam PMJ memberikan sejumlah saran dan masukan kepada perwakilan KON agar mengutamakan jalur audiensi dan dialog dengan pihak terkait, khususnya aplikator dan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sebelum menempuh langkah aksi di ruang publik.

Perwakilan kepolisian menekankan bahwa penyampaian aspirasi merupakan hak konstitusional warga negara sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Namun demikian, hak tersebut diharapkan dijalankan secara tertib, damai, serta mengedepankan solusi konstruktif melalui mekanisme dialog.

Rencana Aksi Unjuk Rasa di Kantor Komdigi

Diketahui, Koalisi Ojol Nasional berencana menggelar aksi unjuk rasa di kantor Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Aksi tersebut direncanakan sebagai bentuk penyampaian aspirasi terkait tuntutan pemberian sanksi terhadap salah satu perusahaan aplikator transportasi daring, yakni Grab.

KON menilai bahwa aplikator tersebut diduga melanggar ketentuan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1001 Tahun 2022, khususnya terkait penerapan fitur atau layanan aplikasi hemat berbayar. Kebijakan tersebut dinilai merugikan sebagian pengemudi ojek online karena berpotensi memengaruhi pendapatan dan sistem kerja mitra pengemudi.

Kepolisian Dorong Penyelesaian Sesuai Regulasi

Dalam silaturahmi tersebut, Dit Intelkam PMJ mengimbau agar setiap persoalan yang muncul antara mitra pengemudi dan aplikator dapat diselesaikan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan melibatkan kementerian atau lembaga yang memiliki kewenangan pengawasan dan penindakan.

Pendekatan dialog dinilai penting guna mencegah potensi gangguan ketertiban umum, sekaligus memastikan aspirasi para pengemudi dapat tersampaikan secara efektif dan proporsional kepada pemangku kebijakan.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak Grab maupun Komdigi terkait tuntutan yang disampaikan oleh Koalisi Ojol Nasional. Media ini akan terus berupaya meminta klarifikasi dari pihak-pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan informasi.