 |
| Presiden RI, Prabowo Subianto. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta — Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara senilai lebih dari Rp6,6 triliun menjadi tonggak awal komitmen kuat pemerintah dalam memberantas korupsi dan praktik perampokan kekayaan negara. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah strategis untuk menghentikan kebocoran keuangan negara yang telah berlangsung selama puluhan tahun.
Pernyataan itu disampaikan Presiden dalam sambutannya pada acara penyerahan laporan capaian hasil Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dan penyelamatan keuangan negara tahun 2025 yang digelar di Gedung Utama Kompleks Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, Rabu (24/12/2025).
“Ini bisa dikatakan baru ujung dari kerugian bangsa dan negara kita. Penyimpangan seperti ini sudah berjalan belasan tahun bahkan puluhan tahun,” ujar Presiden. Menurutnya, nilai yang berhasil diselamatkan saat ini belum mencerminkan keseluruhan potensi kerugian negara akibat praktik ilegal di berbagai sektor.
Sejak menerima mandat rakyat, Presiden menegaskan komitmennya untuk melawan korupsi tanpa pandang bulu. Komitmen tersebut diwujudkan melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025. Satgas ini bertugas menertibkan kawasan hutan serta mengamankan potensi penerimaan negara dari aktivitas yang melanggar hukum.
“Jangan ragu-ragu, tidak pandang bulu, jangan mau dilobi sini atau sana. Tegakkan peraturan dan selamatkan kekayaan negara. Itu tugas saya, dan saudara-saudara telah melaksanakannya dengan tertib serta sesuai ketentuan hukum,” tegas Presiden.
Lebih lanjut, Presiden mengungkapkan bahwa apabila dilakukan penelusuran dan perhitungan secara menyeluruh, potensi kerugian negara sesungguhnya bisa jauh lebih besar dari capaian saat ini. Bahkan, denda yang seharusnya dibayarkan oleh pelaku pelanggaran berpotensi mencapai ratusan triliun rupiah.
Presiden juga menekankan bahwa negara tidak boleh terus-menerus mengalami kebocoran kekayaan. Pemerintah, kata dia, akan bekerja secara konsisten dan berkelanjutan demi kepentingan rakyat serta memastikan setiap kebijakan penegakan hukum dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
“Kita akan terus bekerja untuk rakyat. Rakyat harus melihat dan merasakan apa yang kita kerjakan. Kekayaan negara akan kita selamatkan tanpa keragu-raguan,” tandas Presiden.
Dengan langkah tegas ini, pemerintah berharap upaya pemberantasan korupsi dan penyelamatan keuangan negara dapat berjalan lebih efektif, sekaligus memperkuat kepercayaan publik terhadap penegakan hukum dan tata kelola sumber daya nasional.
Komentar0