1.623 Pegawai Non-ASN di Sukabumi Terancam Status Tak Jelas, DPRD Desak Solusi Cepat

Taufik Muhammad Guntur, Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Nasdem. (Foto: Dok/Ist).

Suara Time, Sukabumi – Hasil analisa terbaru yang disampaikan oleh Taufik Muhammad Guntur, Anggota DPRD Kota Sukabumi Fraksi Partai Nasdem, menemukan bahwa masih terdapat 1.623 pegawai non-ASN di lingkungan Pemerintah Kota Sukabumi yang tidak masuk dalam formasi PPPK paruh waktu. Kondisi ini menimbulkan tantangan serius, baik dari sisi kebutuhan anggaran maupun kepastian status kepegawaian mereka.

Beban Anggaran Gaji

Dengan estimasi gaji rata-rata Rp 1.000.000 per pegawai per bulan, diperlukan anggaran sebesar Rp 1,623 miliar setiap bulan, atau setara dengan hampir Rp 19,5 miliar per tahun untuk membiayai pegawai non-ASN tersebut. Angka ini tentu bukan jumlah kecil dan berpotensi menekan ruang fiskal APBD Kota Sukabumi apabila tidak ditangani secara tepat.

Sumber/Istimewa.

Sorotan DPRD

Taufik Muhammad Guntur menegaskan bahwa permasalahan ini tidak bisa dibiarkan berlarut-larut. “Jika tidak ada langkah kebijakan yang cepat, beban anggaran akan semakin berat dan para pegawai non-ASN ini tetap berada pada kondisi ketidakpastian status. Padahal, mereka merupakan bagian penting dalam mendukung pelayanan publik di Kota Sukabumi,” tegasnya.

Saran Kebijakan untuk Walikota Sukabumi

Untuk mengatasi persoalan ini, Taufik memberikan beberapa rekomendasi kebijakan kepada Walikota Sukabumi:

1. Menyusun roadmap penyelesaian status kepegawaian pegawai non-ASN secara bertahap, dengan mengacu pada regulasi nasional.

2. Melakukan efisiensi program non-prioritas dalam APBD agar ruang fiskal dapat dialokasikan untuk belanja pegawai yang sifatnya mendesak.

3. Mengoptimalkan sumber-sumber PAD untuk menopang kebutuhan tambahan anggaran.

4. Mendorong seleksi PPPK tahap berikutnya agar lebih inklusif dan mempertimbangkan masa kerja pegawai non-ASN.

5. Memanfaatkan skema Pengadaan barang dan Jasa untuk alternatif pembiayaan di bidang tertentu yang memungkinkan efisiensi, tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik.

DPRD Kota Sukabumi melalui Fraksi Nasdem menyatakan akan terus mengawal isu ini dalam setiap pembahasan anggaran maupun rapat koordinasi bersama Pemerintah Daerah. “Kami berharap Walikota dapat segera mengambil langkah-langkah strategis agar kesejahteraan pegawai non-ASN terjamin, sekaligus menjaga stabilitas keuangan daerah,” pungkas Taufik Muhammad Guntur.