![]() |
| Talkshow "Women in Digital Transformation" pada acara AI Talent Day & Graduation 2025 di The Luxus Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (17/12). (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Jakarta – Paradigma kehumasan (Public Relations) di sektor pemerintahan sedang mengalami pergeseran fundamental. Penggunaan Big Data kini menjadi instrumen vital yang mengubah cara pemerintah berkomunikasi dengan publik, meninggalkan pola-pola konvensional yang hanya mengandalkan intuisi.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Olivia
Ridheta Citrawijaya, Peneliti Bidang Media dan Komunikasi Universitas
Airlangga (UNAIR), saat menjadi narasumber dalam sesi Talkshow "Women
in Digital Transformation" pada acara AI Talent Day &
Graduation 2025 di The Luxus Grand Ballroom, Jakarta, Rabu (17/12).
Dalam acara yang diselenggarakan oleh
Badan Pengembangan SDM Komunikasi dan Digital (BPSDM Komdigi) tersebut, Olivia
menyoroti bahwa integrasi teknologi digital menuntut Humas pemerintah untuk
berevolusi.
"Big Data telah mengubah lanskap
kehumasan pemerintah secara radikal. Kita tidak lagi berbicara soal sekadar
menyebarkan rilis atau memantau kliping berita, tetapi bagaimana data analitik
mampu memetakan sentimen publik secara presisi dan real-time," ujar
Olivia yang juga merupakan penerima penghargaan Awardee Beasiswa Komdigi
Berprestasi 2025.
Sebagai peneliti yang juga berprofesi
sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kementerian Keuangan, Olivia memaparkan
hasil pengamatannya bahwa adaptasi teknologi data memungkinkan kebijakan publik
dikomunikasikan dengan lebih efektif dan terukur. Menurutnya, kolaborasi antara
analisis Big Data dan strategi komunikasi yang humanis adalah kunci
keberhasilan transformasi digital nasional.
Pemaparan Olivia ini sejalan dengan tema
besar acara, "Complete, Connect, Create: The Next Chapter of 30.000 AI
Talent Indonesia's Generation", yang menekankan pentingnya kesiapan
talenta digital dalam menghadapi era kecerdasan buatan.
Tampil bersama narasumber lainnya seperti
Cindy Zakya Andini dan Masayu Heppy Sharhana, Olivia menegaskan bahwa peran
perempuan sebagai peneliti dan praktisi komunikasi sangat krusial untuk
memastikan penggunaan data dalam pemerintahan tetap menjunjung tinggi etika dan
keberlanjutan.
"Transformasi ini bukan pilihan,
melainkan keharusan. Humas pemerintah harus menjadi garda terdepan yang data-driven,
namun tetap menyampaikan pesan dengan empati," pungkasnya.

Komentar0