 |
| Gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur. (Foto: Dok/Ist). |
Suara Time, Kolom - Satu bulan telah berlalu sejak gempa bumi bermagnitudo 7,7 mengguncang Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Namun, bagi masyarakat di bumi Flobamora, gemuruh bencana itu belum benar-benar reda. Peluruhan gempa susulan yang tercatat telah melampaui 15.000 kali menjadi teror psikologis yang terus menghantui warga setiap hari. Di balik angka-angka seismik tersebut, terdapat potret kemainan yang memilukan. Sebanyak 142 orang dinyatakan meninggal dunia dan lebih dari 46 ribu warga masih terpaksa bertahan di posko-posko darurat dengan kondisi yang jauh dari kata layak.
Memasuki fase pemulihan ini, publik disuguhkan pada sebuah ironi yang menyayat hati. Banyak warga yang berhasil selamat dari hantaman reruntuhan beton saat gempa utama terjadi, tetapi justru harus meregang nyawa di dalam tenda pengungsian. Kasus kematian pengungsi akibat paparan penyakit pasca-bencana menjadi alarm keras bagi manajemen kedaruratan daerah. Hal ini menunjukkan bahwa ancaman terbesar saat ini bukan lagi reruntuhan bangunan akibat aktivitas sesar aktif, melainkan lambatnya pemenuhan hak-hak dasar para korban di pengungsian.
Jika ditelisik lebih mendalam, buruknya kondisi sanitasi, minimnya akses air bersih, dan keterlambatan distribusi logistik kesehatan menjadi faktor utama yang memperparah keadaan. Menaruh ribuan kepala keluarga di bawah terpal plastik yang panas saat siang dan dingin mencekam saat malam tanpa fasilitas toilet portabel yang memadai adalah resep nyata menuju bencana kesehatan baru. Wabah infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) dan diare mulai mengintai anak-anak serta kelompok lansia di barak-barak pengungsian Flores.
Lambatnya birokrasi penyaluran bantuan ke wilayah pelosok yang sempat terisolasi juga memperpanjang rantai penderitaan. Pemerintah daerah dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) terkesan gagap dalam memetakan kebutuhan spesifik pengungsi setelah masa tanggap darurat awal selesai. Bantuan yang datang dari berbagai penjuru sering kali menumpuk pada komoditas instan seperti mi dan terpal. Sementara itu, kebutuhan vital seperti susu bayi, makanan pendamping ASI (MPASI), pembalut perempuan, dan obat-obatan spesifik justru mengalami kelangkaan di lapangan.
Menyikapi krisis kemanusiaan ini, penanganan pasca-gempa tidak boleh lagi berjalan dengan ritme birokrasi yang lamban dan formalitas semata. Pemerintah Daerah NTT bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus segera mengalihkan fokus dari sekadar membagikan logistik harian ke percepatan pembangunan Hunian Sementara (Huntara) yang lebih manusiawi. Huntara yang dilengkapi fasilitas sanitasi komunal yang bersih dan proteksi cuaca yang baik adalah kunci utamauntuk menghentikan laju kematian di posko pengungsian.
Selain itu, transparansi dan digitalisasi distribusi bantuan mutlak diperlukan agar logistik tidak mandek di gudang-gudang perkotaan, melainkan langsung menyentuh tenda-tenda terjauh di kaki gunung dan pesisir Flores. Solidaritas kemanusiaan Flobamora sedang diuji di titik terendahnya. Duka Flores adalah duka kita bersama, dan mata publik nasional tidak boleh berpaling sedikit pun. Menyelamatkan nyawa para pengungsi di tenda darurat adalah kewajiban mutlak yang tidak bisa ditunda sepeser hari pun, sebab membiarkan mereka tumbang dalam pengabaian adalah bentuk kelalaian kemanusiaan yang tidak dapat dimaafkan.
*) Penulis adalah Reisha Ananta Putri Aulia R, Mahasiswa Universitas Airlangga (UNAIR) Surabaya.